Yukeng Gugat Pemkab Kuningan Kembalikan Aset Tamkot

nana-gamas
Ketua Gerakan Anti Maksiat (Gamas) Kuningan K Nana Nurudin selaku orang kepercayaan Yukeng menyampaikan rencana gugatan pembina Majelis Taklim Hidayatullah Cirebon tersebut kepada Pemkab Kuningan soal aset tamkot. Foto M Taufik/Radar Kuningan

KUNINGAN – Pengusaha asal Cirebon Susilawan atau akrab dipanggil H Yukeng bakal menggugat Pemkab Kuningan atas peralihan penguasaan tanah dan bangunan lahan Taman Kota Kuningan oleh pihak lain sejak tahun 2002 lalu.

Ketua Gerakan Anti Maksiat (Gamas) Kuningan K Nana Nurudin selaku orang kepercayaan Yukeng menyampaikan rencana gugatan pembina Majelis Taklim Hidayatullah Cirebon tersebut kini tengah disusun dengan melibatkan pengacara dari Jakarta. Dijelaskan Nana, Yukeng selaku pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Taman Kota sejak tahun 2002 lalu ternyata dalam praktiknya dilaksanakan pihak lain.

“Telah 17 tahun beliau menanti kejelasan penyelesaian kasus lahan Taman Kota ini dari Pemkab Kuningan. Namun hingga kini seolah disepelekan. Padahal ini masalah serius yang bisa saja membawa beberapa pejabat Kuningan ke ranah hukum, ” ungkap Nana didampingi dua perwakilan pengurus Majelis Taklim Hidayatullah Cirebon di Sekretariat Gamas Kabupaten Kuningan, kepada awak media, Kamis (17/10) siang.

Nana menceritakan awal mula perselisihan antara pengusaha asal Cirebon tersebut dengan Pemkab Kuningan terjadi pada tahun 2002 saat kepemimpinan Kabupaten Kuningan masih dipegang H Arifin Setiamihardja. Kala itu Bupati Arifin menggandeng PT Cerbon Trade Center (CTC) milik H Yukeng untuk membangun Kuningan Super Mall (KSM). Lokasinya di Jalan Veteran persis di depan Masjid Agung Kuningan yang kini menjadi kawasan Taman Kota Kuningan.

“Di lahan tersebut, sebelumnya berdiri pertokoan Kuningan Plaza. Namun, karena dianggap sudah tua dan terkesan kumuh, pemda berniat menata kawasan itu dengan membangun mall lebih modern. Kala itu PT CTC mendapat konsesi pengelolaan dengan HGB selama 30 tahun.

Tapi, di tengah jalan, setelah berganti bupati, Pemkab Kuningan mengambil kembali proyek itu karena menilai PT CTC tak mampu menyelesaikannya sesuai jadwal atau wanprestasi,” papar Nana.

Namun sebaliknya, Nana menambahkan, Yukeng selaku pemenang proyek tersebut merasa telah dizalimi dan menuding Pemkab Kuningan waktu itu ada main dengan salah seorang bawahannya di PT CTC.

“Bupati Kuningan waktu itu H Aang diduga bersama Hanum seolah merebut proyek pembangunan pertokoan tersebut. Hingga kini fakta di lapangan pengelolaan tanah dan bangunan kawasan Taman Kota masih berjalan dan dikuasai oleh Hanum tersebut. Padahal jelas sertifikat HGB masih dipegang oleh Pak H Yukeng,” kata Nana.

Atas hal tersebut, Nana mengatakan, rekannya yang pengusaha asal Cirebon itu hanya meminta keadilan berupa ganti rugi materil terkait penguasaan lahan Taman Kota tersebut oleh pihak lain.

Terjadinya penguasaan tanah dan bangunan oleh pihak lain, Nana menuding, salah satu penyebabnya adalah adanya pembiaran dari Pemkab Kuningan sehingga dapat berdampak pada kepemimpinan Bupati Kuningan saat ini.

“Sebenarnya saya sudah beberapa kali menyampaikan hal ini kepada Bupati Acep Purnama. Namun tanggapannya sangat tidak memuaskan dan seolah kita diabaikan, ” ketusnya.

Jika permasalahan ini terus berlarut tanpa ada upaya penyelesaian dari pihak Pemkab Kuningan, Nana menegaskan, Yukeng telah mempersiapkan langkah hukum yang akan ditempuh agar bisa segera ditemukan keadilan.

“Bahkan hingga langkah PTUN pun telah dirumuskan. Nanti kita lihat saja respons Pemkab Kuningan seperti apa, kami hanya minta keadilan,” tutupnya. (fik)

Berita Terkait