Yasonna Laoly Mundur, Kenapa?

Menkum-HAM Yassona H Laoly berbicara kepada wartawan, belum lama ini. Foto: FIN/Radar Cirebon

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly secara resmi menyampaikan pengunduran diri. Tapi, tidak ada hubungannya dengan persoalan yang mendera akhir-akhir ini. Apalagi kalau bukan Rancangan Undang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selama menjabat menteri sejak 2014, Yasonna meninggalkan sejumlah kebijakan yang menuai kontroversi. Salah duanya adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Dua rancangan undang-undang itu bahkan memantik demo mahasiswa besar-besaran di sejumlah daerah sejak 23 September lalu.

Presiden Joko Widodo bahkan turun tangan dan meminta DPR RI menunda pengesahan dua RUU tersebut. Meski kedua RUU itu ditunda pengesahannya oleh DPR RI, tapi Yasonna sempat menyatakan tidak akan membatalkan dan menyusun ulang. Ia berdalih pembahasan RUU itu sudah terlalu panjang untuk diulang.

Dalam petikan surat bernomor M.HH.UM.01.01-168, tertanggal 27 September 2019 yang diterima Radar Cirebon, Yasonna menyampaikan sebagai berikut.

Surat pengunduran diri Menkum-HAM Yassona H Laoly.

Bersama ini mohon perkenan izin Bapak Presiden, Saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhitung mulai 1 Oktober 2019.

Hal ini berkaitan dengan terpilihnya Saya sebagai Anggota DPR Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara I serta tidak diperbolehkan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjelaskan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden telah menunjuk Saya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla serta atas dukungan selama Saya menjabat. Di samping itu, Saya mohon maaf apabila selama menjabat banyak kekurangan dan kelemahan.

Adanya surat pengunduran diri Yasonna Laoly itu dibenarkan oleh Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono. “Ya benar (mengundurkan diri),” kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (27/9). (yud)

Berita Terkait