Warning Era Baru Birokrasi, Pemkot Tunggu Juklak dan Juknis Penghapusan Eselon

ilustrasi-pns
ILUSTRASI-PNS

CIREBON-Penghapusan eselon di birokrasi pemerintahan dengan pengalihan ke jabatan fungsional, menuai pro kontra. Ada yang beranggapan kebijakannya ini baik untuk birokrasi. Di sisi lain kebijakan ini mengancam karir dan pendapatan dari aparatur sipil negara (ASN).

Lalu bagaimana penerapannya di daerah, khususnya di Kota Cirebon? Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon H Anwar Sanusi SPd MSi belum dapat menindaklanjuti pemetaan pegawai seperti yang diminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pasalnya, pihaknya belum menerima surat edaran terkait hal ini. “Kami belum menerima baik berupa surat atau peraturan pemerintah,” ujar Anwar, kepada Radar, Kamis (14/11).

Diakuinya, penghapusan eselon III dan IV serta pengalihannya ke jabatan fungsional, sudah dia dengar. Pemerintah serius akan memberlakukannya. Karena ini sudah menjadi pembahasan di tingkat kementerian, baik Kemenpan-RB, Kemendagri dan instansi pusat lainnya.

Namun, secara formal diperlukan penjelasan yang lebih rinci atas aturan atau kebijakan pusat tersebut. Biasanya berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). “Iya biasanya seperti itu, bila ada aturan dari pemerintah pusat, agar implementasinya tepat sasaran diperlukan juklak dan juknis,” katanya.

Anwar juga tidak menampik, kebijakan ini akan mempunyai dampak, mungkin ada perubahan struktur oragnisasi tata kerja (SOTK), kelas jabatan dan lainnya. Ini yang harus dijelaskan lebih detil melalui panduan dari juklak dan juknis.

Intinya, kata dia, ini adalah sebuah warning bagi ASN, untuk bersiap-siap memasuki era baru dalam birokrasi pemerintahan. Pejabat struktural yang berada di eselon III dan IV harus mempunyai kemampuan dan kompetensi khusus untuk menduduki jabatan fungsional.

Tapi Anwar juga berpendapat, pemberlakuan aturan ini tidak akan secara langsung diterapkan. Kemungkinan secara bertahap, menyesuaikan kondisi birokrasi di lapangan. Sebab, menyangkut perubahan paradigma birokrasi yang sudah bertahun-tahun berlaku.

Seperti jabatan struktural lurah dan camat apakah akan dihapuskan. Tentunya tidak seperti itu, karena menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat. “Saya yakin, kebijakan ini bermaksud baik. Tentunya pemerintah pusat juga sudah mempertimbangkan berbagai dampak. Baik yang positif maupun negatifnya,” tukasnya.

Dalam surat edaran bernomor 384/2019, Menpan-RB, Tjahjo Kumolo menyatakan, perlu tindak lanjut bersifat konkret dengan cara mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri dari administrator (jabatan eselon III), pengawas (eselon IV0 dan pelaksana (eselon V) menjadi pejabat fungsional, sesuai dengan bidang dan tugas jabatannya. Juga memperhatian jenjang jabatan, kelas dan penghasilan yang bersangkutan.

Penyederhanaan birokrasi pada struktural eselon III, IV dan V dikecualikan pada jabatan tertentu. Misalnya, tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau barang/jasa. Memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan otoritas, legalisasi, persetujuan dokumen atau kewilayahan. Kemudian kriteria lain bersifat khusus berdasarkan usulan dari masing-masing lembaga.

Dalam surat edaran, Menpan-RB menginstruksikan untuk segera melakuakn identifikasi unit kerja eselon III, IV dan V, pemetaan jabatan eselon, pemetaan jabatan fungsional, penyelarasan kebutuhan anggaran, dan melaksanakan sosialisasi.

Tjahjo juga memerintahkan agar identifikasi dan pemetaan jabatan dilaporkan kepada Menpan-RB selambat-lambatnya pekan keempat Desember 2019. Proses transformasi jabatan eselon III, IV dan V tersebut diperkirakan selesai pada pekan keempat Juni 2020. Sementara tata cara peralihan jabatan strukturan eselon ke fungsional, akan diatur lebih lanjut pada peraturan menteri. (gus)

Berita Terkait