Warga Demo Tolak Hasil Pilwu Desa Karanganyar

TUNTUT PEMBATALAN PILWU: Massa dari warga Desa Karanganyar menggelar demo di depan kantor bupati, menuntut hasil Pilwu Desa Karanganyar dibatalkan, karena diduga banyak kecurangan.FOTO: ILMI YANFA UNNAS/RADAR CIREBON

CIREBON – Puluhan warga Desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan menggerudug kantor Bupati Cirebon, Jumat (6/12). Puluhan warga tersebut menolak hasil Pemilihan Kuwu (Pilwu) Desa Karanganyar karena diduga penuh kecurangan.

Koordinator aksi warga, Muhani mengatakan, pelaksanaan pilwu penuh dengan kecurangan. Dan keabsahan panitia pilwu dipertanyakan. Menurutnya, saat pembentukan panitia pilwu, hanya diikuti kurang dari 2/3 anggota BPD.

“BPD itu ada 7 orang. Tetapi tiga orang sudah tidak aktif. Bahkan saat pembentukan panitia, hanya dihadiri kurang dari 2/3 anggota BPD. Jadi apakah panitia pilwu sah atau tidak? Dan kami menanyakan hal tersebut,” tuturnya.

Selain itu, menurut Muhani, masih banyak kecurangan pilwu lainnya. Seperti dugaan penggelembungan suara dan lain-lainnya. Selain masalah pilwu, pihaknya mengecam tidak transparannya APBDes Karanganyar.

“Selama ini transparansi APBDes tidak bisa kami temukan. Dulu pernah terpampang baliho besar anggaran desa. Ke sininya sudah tidak kami lihat lagi. Kami ingin desa kami transparan tentang apapun yang ada di Desa Karanganyar,” tegasnya.

Sementara itu, puluhan warga Desa Karanganyar ini ditemui Plt Kepala Kesbangpol sebagai Pengawas Pilwu, Zaenal Abidin dan Kepala DPMD Suhartono serta Plt Sekretaris DPMD Nanan Abdul Manan.

Zaenal Abidin mengatakan, pengaduan Pilwu Karanganyar tengah diproses. Tinggal mengambil kesimpulan. Tanggal 11 nanti hasilnya sudah ada.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPMD, Nanan Abdul Manan menyikapi sah atau tidak panitia pilwu yang dibentuk oleh anggota BPD kurang dari 2/3. Menurut Nanan, sesuai Permendagri panitia pilwu tersebut tetap sah. “Karena menurut Permendagri rapat pembentukan Panitia Pilwu tidak disebutkan ke dalam rapat yang bersifat strategis. Sehingga meskipun kurang dari 2/3, maka tetap saja sah menurut Permendagri,” ungkapnya.

Apabila warga merasa tidak puas dengan jawaban pihaknya, maka Nanan siap memfasilitasi warga untuk bisa ke Kemendagri menanyakan status panitia Pilwu. “Kalau ada yang tidak puas, mari saya antar ke Kemendagri yang membuat Permendagrinya. Kalau di daerah, kita hanya menjalankan aturan yang sudah dibuat,” pungkasnya. (den)

Berita Terkait