Walah, Tumpukan Logistik Tutup Kantor KPU, Sewa Gudang Berakhir sejak November Lalu

KPU
Kantor KPU Kabupaten Cirebon tampak hanya terlihat bagian atap, kemarin. Halaman kantor KPU itu disesaki eks logistik Pemilu 2019.FOTO:ILMI YANFA’UNNAS/RADAR CIREBON

CIREBON-Wajah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon ‘tak enak’ dipandang. Tertutup dengan seluruh bekas logistik Pemilu 2019. Semua menumpuk di halaman kantor penyelenggara pemilu yang berlokasi di Sumber itu. Semuanya belum dilelang. Padahal ini sudah musim hujan.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon DR Sopidi MA mengatakan gunungan logistik itu lantaran sewa gudang KPU telah berakhir sejak November 2019. Akhirnya, semuanya diboyong ke kantor KPU. Sopidi mengatakan logistik-logistik itu akan segera dilelang. Tepatnya 16 sampai 20 Januari 2020 mendatang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Harapannya, setelah dilelang maka sekeliling kantor KPU Kabupaten Cirebon kembali bersih. “Harapannya akhir Januari ini selesai semua untuk lelang eks logistik Pemilu 2019,” ujar Sopidi saat dikonfirmasi Radar Cirebon, Senin (13/1).

Adapun yang akan dilelang, kata dia, surat suara Pemilu 2019 dan  kotak suara. Diumumkan lelang 15 Januari. Selama 4 hari setelah itu, proses lelang dilakukan. “Untuk proses lelang dilakukan terbuka. Semua dilakukan secara online. Dan lelang logistik kali ini lebih dulu Pemilu 2019 dibandingkan dengan pilkada. Karena masa resistensinya pilkada lebih lama. Sedangkan pemilu lebih cepat,” terangnya.

Ia menjelaskan, untuk harga yang ditawarkan sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan survei di beberapa tempat. KPU Kabupaten Cirebon melakukan survei di 3 tempat di Cirebon. Tapi, hasilnya nanti tetap ditentukan saat lelang. Adapun HPS berdasarkan survei nilainya mulai dari Rp1.500, Rp1.700 sampai Rp1.900 per kg. “Sebagai pertimbangan, kita menyampaikan HPS berdasar survei. Baru setelah itu ada tawar-menawar,” kata Sopidi.

Sopidi mengungkapkan, KPU tidak bisa melakukan lelang semua. Mengingat, baru 2 item yang izinnya telah keluar sehingga bisa dilakukan lelang. Yakni, surat suara pemilu dan kotak suara. “Ya kita lelang sesuai dengan izin dari Arsip Nasional RI ANRI dan KPU RI. Untuk yang lain, izinnya belum keluar,” kata dia.

Yang dimaksud item lainnya, sambung Sopidi, adalah surat suara Pilkada 2018, kotak suara, bilik suara, dan formulir. Meskipun sudah permohonan, pihaknya belum bisa melakukan lelang. Sebab harus menunggu ketentuan dari atas. Bila tidak ada izin, proses penghapusan melalui lelang tidak bisa dilakukan. “Kita sudah mengajukan. Itu khusus yang pengadaan kita. Kalau yang pengadaannya melalui KPU Provinsi Jawa Barat, ya provinsi yang mengajukan pelelangan,” pungkasnya. (sam)

Berita Terkait