Walah, 343 Hektare di Kota Cirebon Masuk Kawasan Kumuh

ILUSTRASI-Kumuh

CIREBON-Sedikitnya 343 hektare kawasan permukiman di Kota Cirebon masuk dalam kategori kumuh. Data ini didasarkan pada Keputusan Walikota Nomor: 663/ Kep.133-DPRKP/2018, tentang perubahan kedua keputusan Walikota Cirebon Nomor: 663/ Kep.70-Bappeda/2015 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Cirebon.

Dalam Surat Keputusan tersebut, RW 01-10 Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon menjadi kaasan permukiman terkumuh dengan skor 33 atau tingkatan sedang. Skor kawasan kumuh sendiri menggunakan rentang nilai 0-100.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon Khaerul Bahtiar menjelaskan, perumahan didefinisikan sebagai sebuah hunian atau bangunan yang disediakan untuk menaungi seseorang atau kelompok, agar terlindung dari segala marabahaya. Baik itu bencana alam, ataupun gangguan yang disebabkan karena manusia.

Sementara untuk lingkungan kumuh, teridentifikasi melalui 7 indikator. Diantaranya meliputi penataan bangunan, penanganan sampah, limbah dari aktivitas lingkungan, drainase, dan lainnya. Kemudian seberapa rawan lingkungan itu terjadi kebakaran. “Kalau secara nasional ada 7 indikator lingkungan dikatakan kumuh, di Kota Cirebon plus 1. Yakni tidak tersedianya RTH (ruang terbuka hijau),” ujar Khaerul, kepada Radar, Senin (13/1).

RTH perlu disediakan dalam sebuah kawasan permukiman. Fungsinya sebagai ruang anak-anak hingga dewasa untuk bersosialisasi.

SINKRONISASI PROGRAM PENGENTASAN KEKUMUHAN

Dalam pengentasan kekumuhan, kesinambungan program antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mutlak diperlukan. Meski dalam perjalanannya, ada saja ketidaksesuaian.  Khaerul terang-terangan tidak setuju dengan konsep yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan menutup seluruh tempat pembuangan sampah (TPS) dan menggantikannya dengan sistem mobile.

Kata dia, meniadakan TPS merupakan hal yang bertentangan dengan penataan kawasan kumuh. Permukiman atau kawasan kumuh tidak terlepas dari sampah, drainase, dan sarana dan prasarana mencegah kebakaran. DPRKP, mengaku tengah concern terhadap 3 hal tersebut.

“Kebijakan DLH meniadakan TPS itu bertentangan dengan penataan kawasan kumuh. Dengan tidak ada TPS, bisa dipastikan akan terjadi spot-spot pembuangan sampah baru dan terjadi penumpukan sampah. Nah itu menimbulkan kekumuhan,” tuturnya.

Sebailiknya, dia terbantu dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DUPR) yang mengurusi masalah drainase. Ia berharap, drainase di Kota Cirebon dapat berjalan sesuai fungsinya, sehingga tidak ada lagi sumbatan atau genangan yang menyebabkan kekumuhan. Terlebih di musim hujan seperti saat ini.

Kemudian salah satu ciri kekumuhan adalah belum tersedianya sarana dan prasarana mencegah kebakaran. “Tahun ini kami konsen dan mencoba membangun pilot project mengenai itu di Pekalipan. Kami membangun tandon air untuk mencegah terjadinya kebakaran,” ungkapnya.

Sepanjang tahun 2020, Bidang Kawasan Permukiman DPRKP menyiapkan 14 program dengan anggaran sedikitnya Rp2,1 miliar baik bersumber dari APBD Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat.  Dari 14 item itu diantaranya meliputi perbaikan jalan lingkungan kawasan permukiman kumuh, peningkatan jalan, rehabilitas saluran air atau drainase lingkungan, pembangunan drainase, rehabilitasi MCK umum, dan pembangunan tembok penahan tanah. (ade)

Berita Terkait