Vanuatu Pendukung Separatisme di Papua

PAPUA-RUSUH
BERJAGA: Petugas polisi berjaga-jaga ketika para demonstran berbaris dalam unjuk rasa di Abepura, Papua, beberapa hari lalu. Ribuan pengunjuk rasa mengambil jalan di provinsi paling timur ketika mereka berunjuk rasa menentang rasisme dan menyerukan kemerdekaan. Foto: AP

NEW YORK – Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ke-74 di New York, AS, seorang diplomat Indonesia keturunan Melanisia Rayyanul Sangaji mengatakan bahwa Vanuatu sebagai negara pendukung gerakan separatisme di Papua.

Pernyataan itu diutarakan Rayyanul, sebagai respons terhadap komentar Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas yang menyinggung dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada Jumat (27/9).

Menurut Rayyanul, Vanuatu terus mengeluarkan pernyataan dan aksi provokatif soal Papua, yang memberikan harapan palsu. Bahkan, memicu konflik antar masyarakat di Papua.

“Vanuatu ingin memberikan kesan kepada kita semua bahwa mereka itu mengkhawatirkan isu HAM, padahal satu-satunya motif yang sebenarnya adalah (Vanuatu) mendukung agenda separatisme,” kata Rayyanul saat mengajukan pembelaan atau right of reply di sidang PBB, Senin (30/9).

“Indonesia tidak mengerti kenapa ada satu negara yang terus menunjukkan dukungannya terhadap kelompok separatisme yang telah menyebabkan konflik dan hilangnya nyawa warga sipil,” tambahnya.

Rayyanul menuturkan, “Vanuatu tidak sadar” provokasi mereka telah menumbuhkan harapan palsu bahkan konflik di Papua. Ia menganggap, Vanuatu telah bersikap tidak bertanggungjawab atas provokasi-provokasinya tersebut.

“Provokasi Anda (Vanuatu) telah merusak infrastruktur, ratusan rumah, fasilitas publik dan menewaskan sejumlah orang,” paparnya.

Indonesia terus menjadi sorotan setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua sejak pertengahan Agustus lalu. Kerusuhan terbaru bahkan terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Senin (23/9).

Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan peserta itu berujung pada perusakan fasilitas publik hingga kantor bupati setempat. Sebanyak 33 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan tersebut dan sebanyak 5.500 lainnya mengungsi akibat situasi mencekam tersebut.

“Tidak ada negara yang memiliki rekor hak asasi manusia yang sempurna, tetapi biar saya tegaskan lagi bahwa Indonesia, seperti negara lainnya, berkomitmen untuk terus mempromosikan dan melindungi HAM seluruh rakyatnya termasuk di Papua,” kata Rayyanul.

Vanuatu merupakan salah satu negara di Pasifik yang memang vokal menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua. Vanuatu bahkan pernah menyusupkan tokoh separatis Papua, Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu dengan Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa sekitar Januari lalu.

Ini juga bukan pertama kalinya Vanuatu mengangkat isu Papua di rapat PBB. Pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke-34 pada 2017 lalu, Vanuatu dan enam negara lainnya menuturkan kekhawatiran terkait dugaan marginalisasi dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas mengecam dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua menyusul kerusuhan terbaru yang terjadi Wamena pada awal pekan ini.

Di depan seluruh 193 negara anggota PBB Tabimasmas mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses Komisaris Tinggi HAM PBB untuk meninjau situasi sebenarnya di Papua.

Di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mendesak seluruh pihak untuk “benar-benar menahan diri”; untuk tidak memperkeruh situasi di Papua.

“Kami tentu sangat khawatir dengan laporan-laporan kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Situasi di Papua sangat penting di mana perwakilan kami di Jakarta terus memonitor kondisi Papua bersama dengan otoritas (Indonesia),” kata Payne. (der/fin)

Berita Terkait