Tujuan Kunker DPRD Kota Cirebon Itu-itu Saja, Tiap Pergi Kantungi Rp10 Juta

CIREBON-Daerah kunjungan kerja (Kunker) DPRD dari periode ke periode hampir tidak ada perbedaan yang mencolok. Bahkan dominan justru di wilayah Jogjakarta, Solo, Depok, Surabaya, Bali, Lombok, Manado, Makasar, dan Balikpapan.

Tapi daerah di Pulau Jawa yang paling sering dikunjungi dewan adalah Jogjakarta, Solo, Depok, Surabaya dan Tangerang. Sedangkan untuk Jakarta dan Bandung sering tapi dalam rangka konsultasi ke pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Dari jadwal kunker yang didapat Radar Cirebon, untuk bulan ini anggota DPRD hanya sembilan hari berkantor. Kemudian 12 hari dihabiskan di luar kota, dan sisanya delapan hari ialah libur kantor alias akhir pekan.

Sumber Radar di lingkungan Griya Sawala menyebutkan, dirinya terkadang merasa tidak enak dan beban moral karena daerah tujuan kunker selalu ke tempat tersebut, khususnya di Pulau Jawa. Dan alasan memilih daerah itu salah satu faktornya karena besaran SPPD yang diterima anggota dewan cukup besar dibandingkan harus kunker ke daerah lain yang nilai SPPD-nya kecil.

Sekali kunker tiga hari bisa mencapai Rp6 juta, sedangkan kunker keluar Jawa bisa diatas Rp10 juta. “Ya memang  SPPD-nya cukup besar kalau kunker ke daerah yang selama ini sering dikunjungi,” kata sumber Radar yang namanya minta tidak ditulis.

Hanya saja, dirinya menilai besaran anggaran kunker DPRD Kota Cirebon lebih kecil dibandingkan DPRD  tetangga sebelah yang anggarannya bisa sampai dua kali lipat dari anggota kunker DPRD Kota Cirebon. “Kalau mau jujur, bukan bermaksud membela, anggaran kunker untuk DPRD Kota Cirebon lebih kecil dibandingkan dengan DPRD tetangga sebelah bisa diatas Rp25 miliar,” tandasnya.

Kunker memang diatur dalam Peraturan Pemerintah 18/2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, khususnya di pasal 20. Klausulnya mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi tugas dan wewenang DPRD. Diantarnaya untuk kunjungan kerja hingga peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD.

Sementara itu, DPRD Kota Cirebon hari ini berencana menggelar rapat paripurna. Agenda awal rapat paripurna digelar tanggal 16 Oktober, tapi kemarin dirubah menjadi tanggal 15 Oktober 2019. Agendanya adalah rapat paripurna penyampaian RAPBD tahun 2020 oleh walikota Cirebon. Kemudian dilanjutkan pemandangan fraksi atas penyampaian RAPBD tahun 2020, dilanjutkan jawaban dari walikota terhadap fraksi.

Setelah itu rapat paripurna dilanjutkan pembentukan pansus DPRD pembahas peraturan DPRD tentang perubahan peraturan DPRD Kota Cirebon nomor 1/2018 tentang tata tertib. Agenda ini diikuti pembentukan pansus rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan pembentukan pansus DPRD tentang rancangan peraturan DPRD tentang tata cara beracara.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Fitria Pamungkaswati mengakui hari Selasa 15 Oktober 2019 DPRD akan menggelar Rapat paripurna penyampaian RAPBD tahun 2020. Namun, ia tak menanggapi soal kunker DPRD yang sedang disorot. “Besok pukul 14.00 WIB Rapat paripurna penyampaian RAPBD tahun 2020,” kata dia, singkat. (abd)

Berita Terkait