Tidak Pandang Bulu, Twitter Bakal Hapus Cuitan Pejabat jika Melanggar

twitter
Ilustrasi. Foto Pixabay.com

WASHINGTON – Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.

Dalam pernyataan yang disiarkan Rabu (16/10), Twitter mengungkap, para pemimpin dunia tidak berada di atas aturan yang sudah dibuat perusahaan. Pesan-pesan yang melanggar layanan dari akun mereka akan dihapus atau diturunkan dari platform.

“Kami ingin memperjelas bahwa akun para pemimpin dunia tidak sepenuhnya berada di atas aturan kami,” kata perusahaan itu dalam sebuah posting blog, seperti dilaporkan kembali AFP, Rabu (16/10).

Disebutkan, Twitter punya hak untuk mengambil tindakan penegakan hukum terkait dengan cuitan yang menyinggung, terutama ancaman kekerasan.

Penegasan ini disampaikan, di tengah tekanan kuat yang dihadapi Facebook karena membiarkan pernyataan salah dan menyesatkan dari para pemimpin dan pejabat negara.

Twitter juga menegaskan, akan mengambil tindakan terhadap akun apa pun yang mempromosikan terorisme atau ancaman kekerasan yang disampaikan secara jelas dan langsung, serta penyertaan informasi pribadi, seperti alamat rumah atau nomor telepon.

Tak hanya itu, Twitter juga akan menindak posting-an foto atau video seseorang tanpa persetujuan serta posting-an terkait dengan eksploitasi seksual anak atau mempromosikan untuk melukai diri sendiri.

Namun, untuk penyampaian materi politik, Twitter belum mengubah kebijakan yang dibuat pada Juni 2019 atau masih membolehkan.

Cuitan seorang pemimpin dunia yang melanggar aturan Twitter, namun di dalamnya berisi kepentingan publik yang jelas seperti informasi tertentu yang harus diketahui secara umum oleh follower, maka tidak akan dihapus.

“Tujuan kami adalah untuk menegakkan aturan secara bijaksana dan tidak memihak,” kata Twitter.

“Melalui pemilihan kritis dan perubahan dinamika politik di seluruh dunia, kami menyadari sedang beroperasi dalam budaya politik yang semakin kompleks dan terpolarisasi. Ini adalah tantangan yang terus berkembang dan kami akan menjaga kebijakan dan pendekatan kami sesuai masukan,” bunyi pernyataan. (der/afp/fin)

Berita Terkait