Terpilih Kembali, Jokowi Tanda Tangani Proyek One Belt One Road China

Para pengunjung berjalan melewati dinding dengan peta yang menunjukkan negara-negara Belt and Road Initiative (BRI), di pameran hortikultura Beijing Expo 2019, di Beijing, China, pada 29 April 2019. (Foto: Reuters/Stringer)

Surat suara bahkan belum selesai dihitung ketika kesepakatan itu diumumkan. Pada 26 April—hanya beberapa hari setelah hari pemungutan suara—Indonesia menandatangani 23 nota kesepahaman dengan China, senilai $14,2 miliar, untuk beberapa proyek infrastruktur besar. Kesepakatan ini datang setelah berbulan-bulan tak ada yang bersuara tentang investasi China di Indonesia—secara sengaja, seiring Presiden Joko Widodo khawatir akan upaya pihak oposisi untuk menggambarkannya sebagai terlalu pro-China.

Ini berhasil, karena pada akhirnya, masalah investasi China tidak memainkan peran memecah belah yang sama di Indonesia seperti yang terjadi pada pemilu di Malaysia, Maladewa, dan Sri Lanka. Sebaliknya, Jokowi memenangkan pemilihan ulang.

Berita tentang investasi ini disambut baik, murni dari sudut pandang ekonomi. Jokowi sebelumnya maju pada Pilpres 2014 dan berjanji untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia, dan ia telah mampu memenuhi beberapa janjinya.

Peringkat Indonesia dalam Indeks Kinerja Logistik Bank Dunia—semacam indeks infrastruktur suatu negara—naik dari 53 pada 2014 menjadi 46 pada 2018, di depan Meksiko, Turki, dan Brasil. Namun demikian, Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk memastikan pelabuhan, jalan, dan rel kereta apinya mampu memenuhi tuntutan 260 juta penduduk dan rencana pembangunan ambisius pemerintah sendiri. Lima tahun tidak cukup bagi Jokowi untuk memperbaiki kekurangan investasi selama beberapa dekade.

“Sebelum Jokowi datang, tidak ada dorongan infrastruktur yang serius dalam waktu yang lama,” kata Lin Neumann, direktur pelaksana di Kamar Dagang Amerika di Indonesia. “Indonesia tertinggal dalam segala hal. Sangat sedikit perhatian yang diberikan pada jalan, jalan tol, jembatan, atau pelabuhan.”

Tetapi untuk memenuhi kebutuhan ini, Indonesia membutuhkan bantuan asing, karena industri dalam negerinya kekurangan sarana keuangan dan kemampuan logistik untuk mewujudkannya. Masalahnya adalah bahwa, saat ini, hanya sedikit negara yang secara aktif berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan luar negeri berskala besar, di mana China bertanggung jawab atas bagian terbesar proyek-proyek tersebut melalui Inisiatif Belt and Road.

Walau Jokowi pandai menjaga jarak dengan China selama kampanye pemilu, namun ia juga tidak punya banyak pilihan selain beralih ke China untuk mencoba merealisasikan tujuan pembangunannya.

Namun, di mana pun ada uang China, ada kekhawatiran semakin besar pengaruh China. Sri Lanka adalah contohnya. Sri Lanka menerima pinjaman China, terjebak dalam perangkap utang, dan kemudian harus menyerahkan seluruh pelabuhan ke China untuk sewa selama satu abad. Suku bunga yang tinggi pada pinjaman yang ada membuat Sri Lanka harus membayar miliaran kepada Beijing selama tahun-tahun mendatang.

The Center for Global Development menemukan bahwa kesepakatan serupa—yang dikritik sebagai diplomasi perangkap utang—telah ditandatangani di Djibouti, Tajikistan, Kirgistan, Laos, dan di tempat lainnya.

Indonesia khususnya tidak ada dalam daftar itu. Kesepakatan Indonesia dengan China hampir tidak menyerupai Sri Lanka. Kesepakatan itu memiliki bunga yang lebih rendah, pinjaman jangka pendek, dengan persyaratan yang jelas untuk sumber lokal tenaga kerja dan barang, dan ditopang sebagian besar oleh BUMN. Kesepakatan ini juga harus cocok dengan strategi pembangunan nasional Indonesia, dan—yang terpenting—tidak menambah utang pemerintah.

Jadi, terlepas dari kritik dari lawan-lawan Jokowi—yang mengklaim selama pemilu baru-baru ini bahwa Indonesia terlalu terikat pada sumbangan China—pemerintah Indonesia pada kenyataannya sebagian besar telah menghindari yang terburuk dari apa yang menimpa negara-negara lain yang telah menandatangani Inisiatif Belt and Road. Hubungan antara Jakarta dan Beijing juga lebih simbiotik.

“Meskipun Indonesia mungkin membutuhkan investasi China untuk meningkatkan ekonominya, namun China membutuhkan Indonesia untuk mencapai tujuan ekonominya di luar negeri,” Dikanaya Tarahita dan Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakannya baru-baru ini di The Diplomat. Mereka menunjuk pada rute maritim Belt dan Road yang direncanakan hingga ke Eropa Utara, yang dikenal sebagai Maritime Silk Road, yang mereka katakan “tidak mungkin tanpa Indonesia.”

Bukan kebetulan bahwa Presiden China Xi Jinping pertama kali mengungkapkan komponen maritim dari Inisiatif Belt and Road ini dalam pidato tahun 2013 kepada parlemen Indonesia. Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka—rute pengiriman tersibuk di dunia—yang menghubungkan China dengan banyak pasar Timur Tengah dan Eropa yang menguntungkan di luarnya.

Indonesia juga menyediakan bahan baku bagi China seperti batu bara, mineral, dan bubur kertas yang menjadi bahan bakar industri China. Itu sebabnya China membutuhkan Indonesia. Proyek-proyek Belt and Road China yang diumumkan di Indonesia sejauh ini seimbang dan beragam dan, sebagian besar, tidak mencakup aset strategis seperti pelabuhan. Itu termasuk pembangkit listrik tenaga air Kalimantan Utara, Taman Industri Qingshan Morowali di Sulawesi, dan pembangkit listrik di Indramayu, Jawa Barat.

Selain itu, Indonesia—tidak seperti Sri Lanka—berusaha mengurangi risiko, mengingat China tidak akan menjadi satu-satunya pemain yang terlibat dalam upaya membangun infrastruktur di seluruh negeri. Jepang juga memiliki investasi besar di Indonesia, dan baru saja menandatangani kontrak untuk membangun fase dua sistem angkutan cepat MRT Jakarta melalui pinjaman $632 juta dolar. Jepang juga menyelesaikan kesepakatan untuk membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, yang akan menempatkan Jepang dalam persaingan langsung dengan proyek pusat China di Indonesia, kereta cepat Jakarta-Bandung, yang telah dilanda penundaan.

Ada peluang bagi negara-negara Barat untuk berperan juga, jika mereka mau menyesuaikan proposal mereka dan bekerja dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia dengan cara yang sama dengan perusahaan China.

“Indonesia harus menemukan cara untuk secara efektif mengatasi kemitraan publik-swasta,” kata Neumann, yang berpikir bahwa pemerintah Indonesia harus menawarkan lebih banyak kelonggaran pada kepemilikan atau investasi asing. “Bisnis-bisnis Amerika frustrasi karena mereka tidak mendapatkan (banyak proyek).”

Di samping keuntungan ekonomi, mungkin tidak masalah bagi banyak masyarakat Indonesia seberapa beragam kesepakatan investasi ini dengan China. Ketika menyangkut persepsi publik di Indonesia, uang China dinilai secara berbeda, yang menimbulkan reaksi emosional di negara di mana persepsi umum adalah bahwa para pekerja China mencuri lapangan pekerjaan di Indonesia.

Ada alasan mengapa tidak ada politisi Indonesia yang mengeluh tentang pekerja Jepang atau pengaruh Jepang sebelum pemilu bulan April. China memainkan peran yang unik dalam polarisasi di Indonesia. Jokowi harus berhadapan dengan para kritikus yang menyebarkan klaim tidak berdasar bahwa China mengekspor komunisme ke Indonesia di bawah pengawasannya, dan—menjelang pemilu—terdapat pengiriman surat suara yang telah dicoblos untuk Jokowi.

Tetapi pemilihan umum telah berakhir sekarang, dan Jokowi memiliki masa jabatan lima tahun lagi, yang akan memberinya lebih banyak mandat untuk mengejar berbagai jenis kesepakatan dengan China yang dibutuhkan Indonesia. Pemerintah rupanya mengincar total proyek senilai $91,9 miliar.

Risiko politik, bagaimanapun, belum benar-benar hilang. Bahkan jika semua kesepakatan ini dirancang dengan benar, tantangan apa pun—katakanlah, penundaan yang lama atau hambatan dalam pinjaman—dapat membuat masyarakat menentang keterlibatan ekonomi China dalam infrastruktur yang sangat dibutuhkan, dan menentang Jokowi.

Di Indonesia, tidak akan sulit untuk memulai badai politik atas isu China. (*)

 

Berita Terkait