Ternyata Muncul 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Jl Rinjani-Bromo-Mahoni

Lima Lainnya Sedang Menunggu Vonis

Korupsi paket proyek perbaikan jalan di Kota Cirebon, salah satunya Jalan Mahoni Raya. FOTO: NURHIDAYAT/RADAR CIREBON
Korupsi paket proyek perbaikan jalan di Kota Cirebon, salah satunya Jalan Mahoni Raya. FOTO: NURHIDAYAT/RADAR CIREBON

Yudi sebagai pengendali pelaksanaan kontrak juga dinilai lalai karena tidak mengetahui proses pekerjaan di lapangan. Sehingga pekerjaan tidak dilakukan oleh pihak yang tertera di dalam kontrak yakni CV Rajawali. Yudi bahkan disebut tidak mengetahui tim teknis pelaksana kegiatan. “Padahal dalam pelelangan ada salah satu peserta lelang yang gugur karena dalam pembuktian kualifikasi badan usaha tersbut tidak dapat menunjukkan tim teknis,” tutur Rama.

Adapun terdakwa Sumargo, Rama menyebut ia bersalah karena menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SP-PLS). Sumargo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 12 Ayat 5 poin a, b dan c. Ia diketahui melaporkan kegitan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.  “Terdakwa selaku PPTK juga menandatangani SPP-LS sehingga nilai pekerjaan yang dibayarkan 100 persen dari nilai kontrak,” imbuh Rama.

Sedangkan 3 terdakwa lainnya yang berasal dari pihak swasta yakni HM Suyono, Daniel De Fretes dan Kadila, jaksa menegaskan jika terdapat cacat dalam proses pekerjaan. Ini karena pihak yang mengerjakan proyek tidak sesuai dengan dokumen kontrak atau dalam hal lain pinjam bendera. “Sudah jelas pemilik CV Rajawali adalah HM Suyono, yang mengikutsertakan lelang adalah Daniel De Fretes dan yang mengerjakan adalah Kadila. Dengan kompensasi fee masing-masing,” tutur Rama.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan pada Rabu (19/6), jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Kepada 3 terdakwa dari pihak kontraktor, yakni HM Suyono, Daniel De Fretes dan Kadila, tim jaksa juga membebankan kewajiban berupa pembayaran uang pengganti. Uang pengganti tersebut merupakan nilai kerugian keuangan negara sesaui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat yakni sebesar Rp205 juta. “Namun uang pengganti tersebut telah dipenuhi oleh para terdakwa pada saat penyidikan dan persidangan,” tutur Rama.

Rama merinci, pembayaran kerugian keuangan negara pertama dilakukan saat penyidikan di Polres Cirebon Kota sebesar Rp30 juta. Uang tersebut disita penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti. Sedangkan pembayaran berikutnya pada persidangan tanggal 10 dan 22 April 2019. Masing-masing diserahkan sebesar Rp120 juta dan Rp 55 juta. “Pembayaran kerugian negara itulah yang menjadi dasar kami sebagai faktor yang meringankan,” jelas Rama.

Selain penggantian kerugian keuangan negara, hal-hal yang meringankan lainnya adalah para terdakwa bersikap kooperatif. Selama persidangan mereka mengakui segala perbuatannya dan tidak berbelit-belit ketika dalam persidangan. “Sedangkan satu-satunya yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkas Rama. (day)

Halaman: 1 2

Berita Terkait