Terdakwa Batal Ajukan Eksepsi, Kuasa Hukum Fokus Menyusun Pembelaan

Sidang Perdana Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Cipto

Suherman saat dipindahkan dari Rutan Cirebon ke Rutan Kebonwaru Bandung.FOTO:NURHIDAYAT/RADAR CIREBON

BANDUNG-Kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon memasuki babak baru. Kemarin Rabu (13/11) adalah agenda sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Sidang dengan terdakwa Haisar Rifai dan Suherman digelar secara terpisah pada pukul 10.00 WIB dan 11.00 WIB.

Sidang perdana mengagendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Haisar merupakan kepala seksi di Bidang Bina Marga Dinas PUPR, sedangkan Suherman tercatat sebagai pengawas lapangan CV Duta Cipta selaku konsultan pengawas proyek.

Dalam dakwaan JPU, kedua terdakwa bersalah karena dianggap lalai menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengawas lapangan. Akibat kelalaian kedua terdakwa, proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun 2017 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 12 ayat 5 poin a, b, dan c, dinyatakan tugas PPTK mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Hal yang sama juga dilakukan terdakwa Suherman. Ia yang ditugaskan CV Duta Cipta untuk melakukan pengawasan dan melaporkan setiap progres pekerjaan secara berkala, justru lalai dan tidak melaporkan sesuai dengan fakta di lapangan. Suherman bahkan menunjuk orang lain yakni Abdul Jamil untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam proyek yang dilaksanakan pada 2017 dan menelan anggaran Rp10,7 miliar itu, masih terdapat kekurangan, baik secara kualitas maupun kuantitas pekerjaan. Beberapa item pekerjaan, baik pembangunan drainase, perbaikan jalan, maupun trotoarisasi hasilnya tak sesuai dengan kontrak. “Kedua terdakwa abai atau tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan pencairan seratus persen,” ucap tim JPU.

Jaksa mendakwa kedua terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Haisar dan Rifai juga didakwa dengan dakwaan subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua terdakwa terancam hukuman penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup serta denda minimal Rp50 juta dan Rp200 juta.

Usai mendengar dakwaan JPU, terdakwa Haisar Rifai menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Hal ini berbeda dengan pernyataan kuasa hukum Haisar yang menyatakan akan mengajukan eksepsi pada sidang perdana ini. “Kita sudah rembukan dan menyatakan menerima dakwaan. Ini juga sesuai keinginan terdakwa agar langsung melanjutkan sidang,” tutur Abu Makan, salah satu kuasa hukum Haisar.

Dengan menerima dakwaan tersebut, pihaknya akan fokus pada pokok perkara dan penyusunan pembelaan. Terdakwa Haisar, kata Manan tidak ingin berlama-lama mengulur waktu dan melanjutkan pada proses selanjutnya. “Karena kalau pun eksepsi kita diterima itu tidak akan menghilangkan pidananya dan paling hakim akan meminta jaksa memperbaiki berkas dakwaan,” ucap Manan. (day)

Berita Terkait