Tak Terima Bantuan Lagi, 260 KPM PKH Kota Cirebon Dinyatakan Graduasi Mandiri  

Kartu-PKH-Ist
Ilustrasi. Foto: Ist

CIREBON – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kota Cirebon melaporkan, hingga Oktober 2019 terdapat 260 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang telah melakan graduasi mandiri. Graduasi Mandiri sendiri merupakan peserta PKH yang sudah meningkat status ekonomi dan kesejahteraannya. Sehingga secara sadar dan sukarela keluar dari kepesertaan PKH.

Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Aria Dipahandi mengatakan di Kota Cirebon setidaknya terdapat 10 ribu KK yang menerima PKH yang mencakup sekitar 20 ribu jiwa. Dari jumlah itu, per bulan Oktober 2019 terdapat 260 Graduasi KPM PKH yang telah menolak untuk menerima bantuan lagi karena telah merasa mampu mandiri.

Dirinya berharap, ke depan akan semakin banyak KPM yang status ekonomi dan kesejahteraanya meningkat. “Ini menunjukan kalau program PKH dan sebagainya telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya program program dan Kemensos, semakin banyak masyarakat yang taraf ekonomi dan kesejahteraanya meningkat,” Kata Arya kepada Radar Cirebon.

Selain PKH, DSP3A Kota Cirebon juga menyalurkan program yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Yakni program PBNT Program Bantuan Non Tunai (PBNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK). Untuk PBNT, terdapat sedikitnya 16 ribu KK yang menerima bantuan Beras dan Telur senilai Rp110 ribu/bulan.

Untuk tahun depan, kata Aria, PBNT nilainya akan bertambah menjadi Rp 150 ribu. Tetapi bantuan yang diberikan tetap sama yaitu beras dan telur. Dan beberapa program tersebut dirasakan cukup berhasil, meskipun harus ada pembenahan pembenahan. Utamanya soal data supaya penerima manfaat benar benar tepat sasaran.

“Mudah-mudahan dengan program ini ibarat menjadi kail untuk menangkap ikan. Karena tidak sedikit penerima bantuan yang tidak mau menerima lagi bantuan karena sudah merasa mandiri,” katanya.

Dijelaskanya, pada 2020 mendatang, DSP3A juga akan melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data untuk penerima PKH, PBNT dan PBIJK. Dari data yang sudah ada, akan dilakukan verifikasi melalui sistem aplikasi Pandu Sobat (Pemantauan Digital mengenai Program Sosial secara akurat). Diharapkan dengan adanya Verval, program program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat dengan tepat sasaran.

“Jadi nantinya, Jika sudah ada lima laporan dari masyarakat, kita akan verifikasi dan tindak lanjuti. Jika ternyata penerima ini adalah orang yang mampu, maka bantuan itu akan langsung dicabut. Agar kemudian diberikan kepada orang orang yang benar benar membutuhkan,” lanjutnya.

Sementara itu, berdasarkan data tahun 2018, di Kota Cirebon terdapat sedikitnya 38 ribu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dari jumlah itu, terbanyak adalah golongan fakir miskin dengan 27.881 orang.

Kemudian dengan golongan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (4797 orang), Lanjut Usia Terlantar (1894), Anak Terlantar (1582 orang), serta Penyandang Disabilitas (1113 orang). Ada 26 golongan yang termasuk ke dalam penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). (awr)

Berita Terkait