CIREBON – Para guru honorer di Kabupaten Cirebon tetap menuntut agar gaji mereka disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK) Cirebon. Dan harus dicantumkan dalam Peraturan Bupati Cirebon. Bila tidak sesuai UMK, mereka mengancam aksi mogok mengajar serentak.

“Intinya, kami tetap ingin gaji sesuai UMK. Kalau tidak diwujudkan, kita akan mogok massal,” tegas Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon, Sholeh Abdul Gofur kepada Radar Cirebon, Minggu (8/12).

Sholeh mengatakan, pihaknya tidak akan membuka opsi tawar-menawar gaji yang harus dimasukan ke dalam Perbup. Karena, Pemkab Cirebon tidak mungkin tidak mampu membayar gaji guru honorer sesuai dengan UMK. “APBD Kabupaten Cirebon 3 triliun lebih. Masa untuk membayar 6.677 guru honorer sesuai UMK tidak mampu?” ungkapnya.

Pihaknya mempunyai keyakinan, jika Pemkab Cirebon mampu membayar gaji guru honorer sesuai UMK. Itu kalau pemerintah memprioritaskan pendidikan. Beda lagi kalau tidak memprioritaskan pendidikan, maka pasti aka nada alasan yang ujung-ujungnya mengatakan tidak mampu.

“Kalau pemkab tidak mampu, kita kembalikan lagi kepada rekan-rekan guru honorer akan bagaimana? Bila tidak, ya mau nggak mau kita akan lakukan aksi mogok mengajar serentak. Biar tahu kalau tidak ada guru honorer itu bagaimana? Barangkali pemerintah mau tahu kalau 6.677 guru honorer mogok mengajar itu seperti apa?” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengaku prihatin dengan nasib honorer yang hingga saat ini kesejahteraannya belum tersentuh pemerintah. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak, usai honorer melakukan aksi unjuk rasa, kemarin.

“Meski demikian, kami tidak tinggal diam. Persoalan tersebut menjadi satu pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Kami terus membicarakan agar honor bagi honorer ini ada peningkatan,” kata Imron kepada Radar Cirebon, Kamis (5/12).

Tapi, kata Imron, adanya keterbatasan anggaran yang menjadi persoalan. Sebab, untuk menentukan kesejahteraan guru honorer harus dilihat dari porsi APBD Kabupaten Cirebon. Selain itu, dilihat juga dari berbagai aspek.

“Perbup memang sudah setahun. Tapi, kan harus masih dibahas. Kaitan anggaran honorarium guru yang pasti melibatkan banyak tim anggaran pemerintah daerah. Termasuk DPRD,” paparnya.

Dia mengaku, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan DPRD agar mulai awal tahun 2020  nanti, guru-guru diperhatikan. Artinya, bukan hanya guru di sekolah umum saja, guru diniyah, bahkan guru ngaji mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Kita akan masuk ke wilayah itu. Sehingga, kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua guru,” katanya. (den)

Berita Terkait