Tak Ada Kesengajaan Tunda Open Bidding

Open-Bidding
ILUSTRASI

CIREBON-Sekretaris daerah (sekda) adalah jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan. Oleh karenanya, seorang sekda harus memiliki kecocokan dengan kepala daerahnya. Apalagi jabatan sekda itu yang akan menerjemahkan visi misi politik ke bahasa anggaran.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Cirebon Agung Supirno mengatakan, kekosongan jabatan sekda di Pemkot Cirebon harus secepatnya diisi oleh pejabat definitif. Namun dia sadar, ada proses dan prosedur yang harus ditempuh, yakni open bidding yang sampai saat ini belum digelar. Walaupun sudah ada penjabat sekda yang sementara menjabatnya.

“Saya berharap hasil proses nantinya menghasilkan sekda yg memang bisa memimpin ASN dengan baik. Dan yang terpenting adalah dapat menjalankan program kepala daerah agar visi misinya bisa tercapai dengan baik dan bisa di rasakan oleh masyarakat,” katanya.

Terkait berlarutnya proses open bidding sekda, Agung menilai selama masih sesuai ketentuan tidak menjadi permasalahan. Pasalnya, pemkot selama ini sudah memenuhi persyaratan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Memang prosesnya tidak secepat yang kita harapkan. Tapi tidak masalah selama masih ada penjabat sekda, fungsinya sama dengan yang definitif. Dan selama ini tugasnya berjalan lancar, hanya saja penjabat sekda mempunyai keterbatasan waktu saja,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah memahami open bidding sekda ini tidak bisa segera digelar. Karena rekomendasi penyelenggaraannya masih di KASN. Oleh karena itu pada tahapan ini pansel belum bisa bekerja membuka pendaftaran atau yang lainnya. “Yang saya tahu masih berproses, tidak ada kesengajaan untuk menunda-nunda open bidding sekda ini. Saya percaya pansel akan bekerja dengan baik dan walikota bisa memilih sekda definitif terbaik,” ujarnya.

Sementara legislator asal Partai Nasdem H Watid Syahriar menyampaikan, pemilihan sekda sedang berproses. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada walikota, karena memilikinya hak menentukan sebagai sekda sebagai pejabat pembina kepegawaian. “Itu ranah eksekutif, biarlah mereka bekerja,” ucapnya. (gus)

Berita Terkait