Tagihan PJU Dibayar atau Tidak, Terserah Dishub

Tim Verifikasi Berembuk Tentukan Kesepakatan Tagihan

Deretan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jl dr Wahidin Sudirohusodo. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
Jl dr Wahidin Sudirohusodo. FOTO:DOK.OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon perlu berhati-hati dalam permasalahan pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) yang ditagih oleh PT PLN. Walaupun tugas tim verifikasi sudah selesai, tidak begitu saja hasilnya dibuat kesepakatan pembayaran.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PJU Dodi Rochdiat mengaku tak mau salah langkah dalam menyikapi tagihan senilai Rp211 juta pada bulan Februari tersebut. Konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat krusial, agar tidak ada persoalan di kemudian hari. “BPK sudah memberikan arahan, yakni menyerahkan pengambilan keputusan kepada dishub,” ujarnya.

Dengan kata lain, BPK tidak mempermasalahkan apakah Pemkot Cirebon mau membayar atau tidak tagihan PJU senilai Rp211 juta tersebut. BPK hanya menekankan validitas data yang ada harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, agar dikemudian hari tidak menjadi temuan.

Terkait hasil tim verifikasi pihak ketiga, Dodi mengaku sudah menerima hasilnya berupa data. Dan data ini akan direkapitulasi dishub untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan PLN. Namun dia masih enggan membeberkan data hasil verifikasi tersebut.

Apakah ada perbedaan dengan tagihan PLN atau tidak. Atau jumlahnya menyusut dari Rp211 juta. Pasalnya bila belum ada pembahasan dan kesepakatan, data ini tidak bisa dikeluarkan dulu. “Selasa ini akan ada pertemuan dan pembahasan dengan PLN untuk menyamakan data. Bila disetujui kemudian dibuat kesepakatan dalam bentuk berita acara,” tandasnya.

Sebelumnya, Manajer Humas PT PLN Area Cirebon Jan Widhiutomo juga belum bersedia menyampaikan data maupun nilai dari hasil verifikasi itu. Pasalnya, berita acaranya belum dibuat, artinya kedua belah pihak akan bertemu kembali untuk membahasnya. Setelah ada kesepakatan baru pihaknya maupun dishub bisa menyampaikannya ke publik. “Iya nanti ya. Kita masih proses evaluasi dulu, dibahas bersama baru ada kesepakatan,” imbuhnya.

Sejauh ini, belum diketahui apa yang menjadi penyebab timbulnya selisih sampai Rp211 juta dan poin-poin yang disepakati dari hasil kerja tim verifikasi. Tim ini berisi perwakilan dishub empat orang dibantu dua petugas PLN. Mereka bertugas mengecek PJU, apakah ada box kWh meternya atau tidak. Juga menginventarisasi PJU yang tidak berfungsi tapi tetap dalam perhitungan flat dari PLN.

Petugas gabungan, tiap hari memeriksa dua unit box kWh meter. Tiap box membawahi kurang lebih 20 unit tiang PJU.  Masalah selisih tagihan PJU ini sebetulnya sudah lama mengemuka. Ada satu identitas (ID) pelanggan bernomor 533111202040 dengan uraian penerangan jalan, alamat Kp Kodya Cirebon dengan tagihan Rp211 juta lebih. Dishub sudah mengajukan pemutusan PJU yang tidak berfungsi tersebut sejak Tahun 2016. Tapi sampai sekarang masih ada tagihan PJU yang muncul dan harus dibayar. (gus)

Berita Terkait