Soal Kemiskinan, Dijawab Bupati dengan Program Unggulan

BUPATI-ACEP-PURNAMA-USAI-SIADANG-PARIPURNA
Bupati Acep Purnama Foto Dok. radarcirebon.com

KUNINGAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan akan menjawab persoalan kemiskinan di Kuningan dengan program unggulan daerah.

Hal itu disampaikan langsung Bupati H Acep Purnama SH MH dalam agenda sidang paripurna DPRD terkait jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD, Kamis lalu (10/10). Jawaban bupati itu lebih dikhususkan sebagai respons atas PU Fraksi PAN.

“Terkait dengan fokus pembangunan daerah dalam rangka peningkatan keberdayaan desa akan dicapai melalui visi Makmur, yaitu untuk menjawab persoalan kemiskinan yang akan kami atasi melalui program unggulan daerah, seperti percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan, percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, peningkatan produktivitas lapangan kerja, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha, serta peningkatan layanan kesehatan,” kata Bupati.

Kemudian pencapaian visi Agamis, dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan harmonis, meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan, serta mewujudkan masyarakat Kuningan yang berakhlak baik. Pencapaian pinunjuk, dititikberatkan pada pengembangan keunggulan desa dalam berbagai sektor pembangunan secara kolaburatif.

“Dalam proses penyusunan APBD tentunya kami selalu berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri serta peraturan daerah dan peraturan lainnya,” ujar Bupati Acep.

Masih dalam rangka menjawab PU Fraksi PAN, Bupati Acep menjelaskan persentase RAPBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2020 terhadap 6 prioritas pembangunan daerah di tahun 2020 mendatang. Yakni percepatan rehabilitasi dan aksibilitas pendidikan sebesar 8,5 %, percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sebesar 19,1 %.

Kemudian peningkatan produktivitas lapangan kerja  melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan penhembangan usaha sebesar 25 %, pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama sebesar 2,4 %, peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas sebesar 45,5 %, serta peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintah sebesar 22,5 %. (muh)

Berita Terkait