Soal Bus Trans Cirebon, Organda Ngaku Tidak Dianggap

Desak segera Sosialisasi kepada Pelaku Usaha Transportasi

brt-trans-cirebon
Armada BRT bantuan dari Kementeriaan Perhubungan. Armada transportasi masal ini ditarget beroperasi tahun ini. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Operasional Bus Rapid Transit (BRT) belum menunjukkan tanda kemajuan. Moda transportasi masal tersebut mesti lebih lama terparkir di kantor Dinas Perhubungan (Dishub). Sementara proses kerja sama antara pihak ketiga dengan Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) masih dalam pembahasan.

Di tengah proses itu, Sekertaris DPC Organda Cirebon Karsono SH MH menyinggung PDP dan pihak ketiga yang sampai saat ini belum mengajak Organda kembali berembuk. Padahal, organisasi yang menaungi pelaku usaha angkutan darat itu, sebelumnya kerap dilibatkan dalam hal teknis terkait dengan rencana operasional BRT.

PDP juga berjanji akan melibatkan Organda dalam merumuskan teknis operasional BRT. “Saya sering diajak rapat-rapat. Tapi soal teknis yang harus dilakukan di lapangan, kita di Organda belum diajak. Nggak tahu, kita tidak dianggap,” katanya.

Karsono mengaku, pihaknya kerap mengingatkan baik kepada dishub, PDP hingga pihak ketiga untuk segera melakukan sosialisasi kepada yang berkepentingan. Khususnya kepada para sopir angkutan yang trayeknya bersinggungan dengan rute BRT.

Masalah ini urgent agar tidak nanti saat operasional tidak ada gejolak. Juga ada kejelasan bagi trayek angkutan umum. “Saya tidak ingin terjadi lagi konflik seperti dulu online sama konvensional. Sekarang bahasanya kan nunggu perwali nunggu perwali. Harusnya sambil nunggu perwali itu kita turun ke bawah adakan penetrasi. Untuk sosialisasi kepada anggota anggota saya,” pintanya.

Dirinya sendiri telah mempersiapkan sejumlah rencana terkait operasional BRT. Diantaranya terkait  dengan sumber daya manusia (SDM) dalam operasional BRT. Sopir yang trayeknya terdampak bisa dialihkerjakan menjadi sopir BRT. Tentunya dengan peningkatan kapasitas. Termasuk peningkatan surat izin mengemudi (SIM). “Kita ingin menyukseskan program BRT ini. Tapi pikirkan juga anggota anggota saya yang terdampak,” tandasnya.

Seperti diketahui, operasional BRT Kota Cirebon memang tertunda dari target yang telah dicanangkan. Mulanya di akhir Desember 2019 sudah dilakukan launching. Sayangnya hingga kini belum juga terwujud. Sementara rencana operasional di bulan Januari, sepertinya jauh dari kata memungkinkan.

Sebelumnya, Kepala Dishub, H Yoyon Indrayana MT mengungkapkan, BRT memang belum siap 100 untuk dioperasikan. Diketahuinya, PDP yang akan mengelola BRT sedang mempersiapkan MoU dengan mitra yang akan bekerjasama. Dan MoU ini belum selesai disusun.

Pihak ketiga dari kerja sama ini adalah PT Tron dan PT Dewaraja. Sedangkan untuk Organda dilibatkan sebagai mitra. Karena BRT ini akan merekrut dan mendayagunakan para sopir angkot. Sebelum resmi dioperasikan, BRT akan diujicobakan terlebih dahulu beberapa minggu.

Untuk itu akan dirapatkan dulu terkait rute ujicoba dan kesiapan fasilitas lainnya. Pihaknya juga mendapat dukungan moril dari Menhub dan Dirjen Hubdar ketika berkunjung ke Cirebon beberapa waktu lalu. “ Pak menteri langsung nanya progres kesiapan pengoperasian BRT,” ungkapnya.

PT Tron dan Dewaraja yang ditunjuk sebagai pengelola dianggap berpengalaman dalam mengoperasikan moda transportasi darat yang bekerjasama dengan pemerintah, diantaranya BRT. Seperti di wilayah Bandung, Bekasi dan Banyumas.

Dari profil perusahaan Tron merupakan aplikasi pemesanan angkutan umum (seperti angkot, bajaj, bajaj qute, mikrolet/ jaklingko, bus, shuttle, dan lainnya) secara online dan berbasis ride-sharing. Dengan aplikasi Tron, yang selama ini angkutan umum beroperasi secara point to point kini menjadi on demand, di mana penumpang bisa diarahkan untuk penjemputan di halte virtual yang berada terdekat dengan posisinya. Namun belum diketahui seperti apa mekanisme pengelolaan BRT tersebut. Sementara PD Pembangunan sendiri kabarnya masih menyelesaikan kerja sama dishub, mitra maupun organda. (gus)

Berita Terkait