Skandal Korupsi Proyek Jalan Cipto Kota Cirebon, Kuasa Hukum Ingin Haisar Rifai Tak Dibui

Muhammad Taufik dan Abdul Manan mengajukan praperadilan dalam kasus korupsi Jl Cipto. Keduanya membela Haisar Rifai (foto inzet), ASN Dinas PUPR yang ditetapkan Kejari Kota Cirebon menjadi tersangka dan ditahan.FOTO:NURHIDAYAT/RADAR CIREBON

CIREBON-Tim kuasa hukum salah satu terdakwa kasus korupsi poryek Jl dr Cipto Mangunkusumo, Haisar Rifai, berharap kliennya dapat bebas dan tidak dilakukan penahanan. Hal itu disampaikan Muhammad Taufik dan Abd Manan selaku tim kuasa hukum Haisar jelang pelaksanaan sidang praperadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon pada Jumat hari ini (8/11).

Tauf menjelaskan, pihaknya meminta agar Haisar Rifai tak ditahan dan cukup menjadi tahanan kota. Dikatakan, pengajuan pra peradilan dilakukan pihak kuasa hukum pada Jumat 28 Oktober lalu. Mereka harus berkejaran dengan waktu karena tak berselang lama Kejari Kota Cirebon menyatakan berkas perkara tersangka lengkap atau P21.

Kemudian pada 4 November 2019 Kejari Kota Cirebon melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung untuk disidangkan. “Kita berharap praperadilan tidak gugur karena berkas sudah masuk Pengadilan Tipikor, karena kita juga belum dapat release atau pemberitahuan resmi dari Pengadilan Tipikor Bandung,” tuturnya kepada Radar Cirebon.

Salah satu poin yang menjadi materi pokok praperadilan adalah mengenai penahanan yang dilakukan Kejari Kota Cirebon terhadap Haisar yang dinilai cacat secara hukum. Taufik menyatakanHaisar yang masih tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak mungkin melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

“Itu adalah tuduhan yang tidak mendasar dikarenakan pemohon adalah seorang ASN yang tidak mungkin melakukan itu semua. Di samping itu, pemohon sebagai ASN di DPUPR yang sudah bekerja selama kurang lebih 14 tahun, memiliki keluarga serta pemohon merasa tidak bersalah,” tuturnya.

Dikatakan Taufik, selama proses penyelidikan dan penyidikan, kliennya telah bersikap kooperatif dan memenuhi seluruh panggilan yang dilayangkan penyidik Kejari Kota Cirebon. Total Haisar telah mengikuti proses pemeriksaan sebanyak 9 kali dari 29 Januari hingga 13 Agustus 2019, baik sebagai saksi maupun setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Taufik menambahkan, termohon dalam hal ini Kejari Kota Cirebon pada 22 Juli 2019 telah mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-03/M.2.11/F.2.2/07/2019 dengan pertimbangan Laporan hasil penyelidikan (P-5) tanggal 6 November 2016 tentang dugaan adanya penyimpangan dalam pengerjaan Jl dr Cipto Mangunkusumo Tahun anggaran 2017.

Padahal menurutnya, surat yang dikirimkan ke Kejari Kota Cirebon dengan Nomor: 78/0.2.11/Dek.3/08/2018 adalah tertanggal 29 Agustus 2018. Ditambah dengan  surat  hasil  temuan dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang tertuang dalam LKPD Nomor: 30/LHP/XVIII.BDG/05/2018  yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2018. “Di sini sudah sangat bertentangan karena kontrak atau pekerjaan saja dilaksanakan tahun 2017. Kenapa kok pertimbanagn laporannya 2016 kan tidak sinkron,” ucap Taufik.

Halaman: 1 2

Berita Terkait