SK UMK Bersifat Final, Berlaku 1 Januari 2020

Ilustrasi-UMK
Ilustrasi-UMK

CIREBON-Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang besaran UMK Kota/Kabupaten Se-Provinsi Jawa Barat, resmi ditarik kembali setelah muncul gelombang demo dari buruh.

Gubernur akhirnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang besaran UMK Kota/Kabupaten Se-Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon Agus Sukmanjaya S Sos menjelaskan, gubernur lewat surat keputusan tersebut meminta UMK dapat dijalankan terhitung 1 Januari 2020, karena melalui SK tersebut sudah mengikat dan memiliki kekuatan hukum. “SK ini merupakan keputusan tetap yang harus dijalankan seluruh perusahaan lantaran sudah memiliki kekuatan hukum,” ujarnya.

Agus menjelaskan, surat keputusan gubernur Jawa Barat dikeluarkan tanggal 1 Desember 2019, yang merupakan jawaban atas aspirasi hampir seluruh buruh di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Karenanya Agus berharap dengan keluarnya SK UMK gubernur, kondisi buruh dapat kembali kondusif.

Sementara itu untuk besaran UMK Kota Cirebon tahun 2020 sebesar Rp2.219.487. Sebelumnya keberadaan surat edaran itu lantaran perusahaan padat karya merasa khawatir tak mampu membayar upah untuk para buruh, seperti di wilayah Karawang yang UMK-nya hampir menembus angka Rp5 juta. atas dasar tersebut gubernur mengeluarkan SE bukan SK. (abd)

Berita Terkait