Setwan Sempat Tolak SK DPP PKB

PENETAPAN USULAN PIMPINAN: Rapat paripurna penetapan usulan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin. Hasil paripurna itu akan langsung dilayangkan ke Pemprov Jabar untuk mendapat SK dari gubernur.FOTO: ILMI YANFAUNNAS/RADAR CIREBON

CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon menetapkan empat nama unsur pimpinan definitif periode 2019-2024. Penetapan tersebut melalui rapat paripuna internal, kemarin (23/9).

Empat nama itu adalah Mohamad Luthfi MSi yang berangkat dari PKB sebagai ketua DPRD. Sementara tiga nama lainnya, yakni Rudiana SE dari PDI Perjuangan, Teguh Rusiana Merdeka dari Partai Golkar, dan Drs H Subhan dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua DPRD.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi menyampaikan, untuk usulan pimpinan definititif dipastikan sudah final. Masing-masing internal partai sudah menyepakati SK dari DPP. Karena itu, pihaknya menetapkan empat pimpinan DPRD definitif melalui rapat paripurna internal.

“Pasca penetapan pimpinan DPRD definitif, sekretariat akan mengirimkan surat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan SK dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,” ujar Luthfi, usai rapat paripurna.

Setelah penetapan definitif, baru dewan bisa melaksanakan kegiatan. Dia berharap, satu minggu ke depan, penetapan gubernur sudah diterima. “Mudah-mudahan tujuh hari ke depan bisa penetapan dari gubernur dan kita paripurna lagi penetapan definitif,” terangnya.

Luthfi memastikan, tidak ada lagi persoalan di internal masing-masing partai politik. Sebab, semuanya sudah clear. “Saya pikir tidak ada persoalan lagi ke depan,” tandasnya.

Sayangnya, ada yang janggal dari SK rekomendasi pimpinan DPRD untuk PKB. Bahkan, sekretariat DPRD sempat menolak SK DPP PKB. Penolakan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian sekretariat. Pasalnya, internal PKB sempat ricuh soal calon pimpinan.

“SK-nya empat ditolak sekretaris dewan. Karena, keabsahan SK tersebut masih disangsikan. SK untuk pimpinan DPRD dar PKB itu tidak menggunakan tanda tangan basah dari ketua umum (scan). Sedangkan stempelnya basah,” kata salah satu internal PKB yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Plt Sekwan, Asep Pamungkas SP MP membenarkan perihal yang terjadi di SK DPP PKB. Hanya saja, kata Asep, SK DPP PKB mayoritas sama seperti itu (stempel basah, sedangkan tanda tangan tidak basah). “Di kabupaten lainnya sama gitu. Termasuk di provinsi,” katanya.

Asep menjelaskan, soal usulan pimpinan DPRD, kini semuanya sudah fix. Berdasarkan usulan dari DPP partai masing-masing. Tinggal, menunggu SK dari gubernur. Bahkan, harapan sekretariat sendiri, untuk SK pimpinan definitif bisa disahkan secepatnya.

“Ya inginnya secepatnya. Tapi kan pak Gubernur yang tanda tangan. Sementara kami hanya memfasilitasi. Insyaallah sudah fix semua,” imbuhnya.

Setelah SK dikeluarkan, langkah selanjutnya, pimpinan definitif itu, akan disahkan dan dilakukan pelantikan. “Pelantikan sendiri akan dilakukan di DPRD Kabupaten Cirebon. Yang melantik sama ketua pengadilan,” pungkasnya. (sam)

Berita Terkait