Sepak Terjang Yasonna sebagai Menkum-HAM

Menkum-HAM Yasonna H Laoly. Foto: FIN/Radar Cirebon.

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM) Yasonna H Laoly resmi mengundurkan diri. Selama menjabat sebagai Menkum-HAM, perjalanannya cukup terjal dengan banyak kontroversi yang mengiringi. Bahkan sehak pertama kali dipilih presiden.

Pro kontra mewarnai penunjukannya karena menteri yang mengurusi tentang hukum tetapi berlatar belakang politisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan partai politik asal.

Beberapa tantangan yang dihadapinya selama ia menjabat yaitu berbagai kerusuhan yang terjadi lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas Banceuy Bandung, Lapas Malabero Bengkulu, Lapas Kerobokan Bali. Selain itu peredaran narkoba di lapas dan bandar yang mengendalikan peredaran dibalik lapas, serta narapidana terorisme yang merencanakan teror Thamrin 2016 menjadi sorotan.

Kemudian juga namanya paling menyita perhatian publik saat kisruh dualisme kepengurusan partai politik, yaitu Partai PPP dan Partai Golongan Karya, dikarenakan Laoly selaku Menkum-HAM mengesahkan salah satu kepengurusan dari dua kubu yang sedang bertikai saling mengklaim kepengurusan yang paling sah.

Yang tak kalah ramai adalah sel mewah Lapas Sukamiskin, Bandung. Dalam kasus itu, Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein, dicokok KPK karena urusan suap.

Seperti diketahui, Yasonna resmi menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Menkum-HAM terhitung 27 September. Sebab, pada 1 Oktober nanti, dirinya bakal dilantik menjadi anggota DPR RI.

Sesungguhnya, Yasonna dalam beberapa kesempatan sudah beberapa kali menyinggung rencana pengunduran dirinya. Sehubungan dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Daerah Pemilihan Sumatera Utara I yang bakal menempatkannya di DPR RI.

Saat membuka rapat koordinasi pengendalian kerja dan evaluasi Kemenkum-HAM, Yasonna menyinggung soal masa jabatannya yang segera berakhir. “Masa jabatan saya untuk periode Kabinet Kerja ini akan berakhir pada tahun ini. Oktober,” kata Yasonna, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (1/7).

Dalam kesempatan itu, ia pun menyinggung soal warisan yang membanggakan ingin ditinggalkan atas kiprahnya sebagai Menkum-HAM. “Saya ingin meninggalkan seperti yang saya selalu katakan, meninggalkan Kemenkum-HAM dengan suatu legacy yang baik dan membanggakan,” kata Yasonna.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan segala sesuatu bisa saja terjadi setelah masa jabatannya habis di Kemenkum HAM. Dia mengaitkan dengan politik yang tidak bisa ditebak.

Dalam petikan surat bernomor M.HH.UM.01.01-168, tertanggal 27 September 2019, Yassona menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat banyak kekurangan dan kelemahan.

Adanya surat pengunduran diri Yasonna Laoly itu dibenarkan oleh Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono. “Ya benar (mengundurkan diri),” kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (27/9). (yud)

Berita Terkait