Sah, Ini Daftar UMK Jawa Barat

TANTANG UNISBA: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Sidang Terbuka Senat Universitas Islam Bandung (Unisba) dalam Rangka Memperingati Milad ke-61 di Aula Kampus Unisba, Kota Bandung, Senin (18/11).FOTO: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

SE itu dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan surat keputusan yang ditandatangani Minggu (1/12). Berikut Daftar UMK Se-Provinsi Jawa Barat.

  1. Kabupaten Karawang (Rp4.594.324)
  2. Kota Bekasi (Rp4.589.708)
  3. Kabupaten Bekasi (Rp4.498.961)
  4. Kota Depok (Rp4.202.105)
  5. Kota Bogor (Rp4.169.806)
  6. Kabupaten Bogor (Rp4.083.670)
  7. Kabupaten Purwakarta (Rp4.039.067)
  8. Kota Bandung (Rp3.623.778)
  9. Kabupaten Bandung Barat (Rp3.145.427)
  10. Kabupaten Sumedang (Rp3.139.275)
  11. Kabupaten Bandung (Rp3.139.275)
  12. Kota Cimahi (Rp3.139.274)
  13. Kabupaten Sukabumi (Rp3.028.531)
  14. Kabupaten Subang (Rp2.965.468).
  15. Kabupaten Kabupaten Cianjur (Rp2.534.798)
  16. Kota Sukabumi (Rp2.530.182)
  17. Kabupaten Indramayu (Rp2.297.931)
  18. Kota Tasikmalaya (Rp2.264.093)
  19. Kabupaten Tasikmalaya (Rp2.251.787)
  20. Kota Cirebon (Rp2.219.487)
  21. Kabupaten Cirebon (Rp2.196.416)
  22. Kabupaten Garut (Rp1.961.085)
  23. Kabupaten Majalengka (Rp1.944.166)
  24. Kabupaten Kuningan (Rp1.882.642)
  25. Kabupaten Ciamis (Rp1.880.654)
  26. Kabupaten Pangandaran (Rp1.860.591)
  27. Kota Banjar (Rp1.831.884)

Dalam SK tersebut, dinyatakan bahwa UMK mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.

Kemudian, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK, dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun.

Jika tidak mampu membayar UMK, maka dapat mengajukan penangguhan UMK kepada Gubernur Jabar melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar paling lambat 20 Desember 2019. (yud)

Berita Terkait