Sah Bercerai, KTP dan KK Otomatis Berganti Status

KESEPAKATAN: Pengadilan Agama Sumber melakukan MoU dengan Disdukcapil Kabupaten Cirebon, disaksikan Bupati Cirebon Drs H Imron MAg terkait masalah status KK dan KTP pasangan yang bercerai. FOTO: ILMI YANFA UNNAS/RADAR CIREBON

CIREBON-Ada lompatan bagus yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Pengadilan Agama Sumber terkait status pasangan yang baru bercerai di KTP dan kartu keluarga. Kalau sebelumnya tidak otomatis, namun sekarang pasangan yang bercerai otomatis di KK dan KTP-nya berganti status.

Kepala Pengadilan Agama Sumber, Dr Osin Moh Muhsin MHum kepada Radar Cirebon mengatakan, selesainya proses perceraian dengan disahkannya perceraian seseorang, saat ini belum lengkap proses adminitrasinya.

“Kemarin-kemarin begini. Begitu orang itu diputuskan bercerai, maka orang tersebut hanya mendapatkan surat keputusan saja dari pengadilan agama. Namun belum disertai berubahnya status pada KTP dan KK. Sehingga menurut kami, proses tersebut belum tuntas,” beber Osin di sela-sela penandatanganan MoU antara Pengadilan Agama Sumber dengan Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Jumat (15/11).

Osin mengungkapkan, banyak orang yang pasca bercerai tidak mengurus statusnya dalam KTP dan KK. Begitu cerai sudah saja. Biasanya repot ketika akan menikah kembali. Sedangkan status di KTP-nya masih menikah dan di KK masih menyatu dengan mantan istri.

Oleh karena itu, pasca MoU dengan Disdukcapil memutuskan, begitu sudah diputuskan bercerai, maka orang tersebut sudah langsung berubah statusnya dalam KTP dan KK.

“Jadi kita ini pelayanan 3 in 1. Begitu diputuskan bercerai, maka orang tersebut nantinya akan mendapatkan akta perceraian. Status KTP-nya berubah serta KK-nya sudah terpisah otomatis dengan mantan istrinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kadisdukcapil Kabupaten Cirebon, H Moh Syafrudin mengatakan, proses menuju MoU ini sangatlah cepat. Mulai dari pengusulan sampai MoU. Awal ide itu, kepala PA mengusulkan saat upacara hari Pahlawan kemarin (15/11).

Syafrudin mengungkapkan, pihaknya butuh persetujuan dari Bupati Cirebon sebelum memberikan atau membuka akses NIK online kepada Pengadilan Agama. “Karena ini nggak sembarangan memberikan akses NIK secara online. Maka kami izin dulu kepada pak Bupati. Ternyata pak Bupati memberikan izin dan mendukung usulan dari Pengadilan Agama,” ungkapnya.

Syafrudin mengatakan, dengan adanya MoU ini, pihaknya akan mudah melihat pembaruan status warga Kabupaten Cirebon. “Memang kita akui orang kebanyakan mau mengubah status itu kalau ada perlu saja. Misalkan setelah bercerai lalu ingin menikah kembali, baru mengubah statusnya. Sehingga dengan adanya MoU ini tentu juga membantu kami,” bebernya.

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg kepada Radar Cirebon mengatakan, pihaknya langsung menyetujui untuk memberikan izin akses online NIK kepada Pengadilan Agama, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. “Kita ingin berinovasi. Sehingga ketika ada permintaan Pengadilan Agama, lalu mengapa tidak kita berikan?” pungkasnya. (den)

 

Berita Terkait