Realisasi Dana Desa Terhambat Pilkades Serentak

DANA-DESA-TAHUN-KE-TAHUN
Ilustrasi-infografis: M Fazrurrochman/Radar Cirebon

MAJALENGKA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rd M Umar Ma’ruf mengatakan, pemilihan Kepala Desa serentak di 141 desa sedikit menghambat penyaluran dana desa. Namun bantuan tersebut tetap terserap oleh masing-masing desa.

Menurut dia, kepala desa petahana yang maju kembali dalam pilkades dalam posisi cuti atau nonaktif. Tugasnya digantikan PJs, sehingga ada transfer pekerjaan, proposal, tidak terdistribusi dengan baik.

“Hal-hal seperti itu, sedikit menghambat proses administrasi di desa tersebut. Saya minta masyarakat  bersabar dan tidak perlu khawatir bantuan pemerintah tersebut tidak tersalurkan,” jelasnya.

Menurutnya, penyerapan dana desa tinggal menunggu waktu karena tertunda tahapan pilkades. Dan hal ini menjadi pekerjaan tambahan bagi para perangkat desa.

Penyaluran dana desa yang tertunda itu tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat karena PJs yang ditunjuk adalah pegawai berkualitas.

“Dana desa wajib dicairkan. Namun instansi terkait juga tidak boleh asal mencairkan. Apalagi kekhawatiran yang terjadi ketika proses pencairan itu bersamaan dengan masih berlangsungnya tahapan pilkades,” bebernya.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Desa, Ida Agustina Fitriani menjelaskan, proses pencarian anggaran tidak langsung turun atau ditransfer via rekening kas desa. Namun pencairan baru bisa dilakukan setelah ada kesepakatan dari OPD terkait yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Artinya, DD tidak langsung dikirim ke kas desa, namun disimpan di kas daerah. Tujuannya tentu saja agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pilkades serentak berlangsung kemarin.

“Bulan Desember itu harus beres. Kalaupun anggaran ditarik itu boleh. Sementara dieksekusinya nanti setelah pencalonan kepala desa terpilih ditentukan. Jadi ini aman. Karena uangnya disimpan di kas pemda. Bukan langsung dikirim ke kas desa,” imbuhnya.

Dalam proses realisasi DD, lanjut dia tentu harus saling menjaga dan mengawasi. Pengendalian pun dilakukan dari unsur kecamatan, hingga BPMD dan Inspektorat maupun BKAD. Oleh karenanya selama ada proses saling menjaga, maka dana desa dipastikan aman. (ono)

Berita Terkait