Rama-ramai Dukung Pelarangan Vape

VAPE
Ilustrasi. Foto: Pixabay.com

JAKARTA-Kementerian Kesehatan sedang merumuskan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam revisi tersebut akan memasukkan aturan mengenai pelarangan rokok elektronik.

Wacana pemerintah untuk melarang rokok elektrik atau vape mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan mendesak agar larangan tersebut segera diterbitkan. “YLKI sangat mendukung, bahkan mendesak agar pemerintah segera melarang vape di Indonesia,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Jumat (15/11).

Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ahsan juga setuju dengan pelarangan vape. Menurutnya banyak dampak negatif terhadap kesehatan yang muncul akibat penggunaan vape. “Saya sepakat, mendukung pelarangan vape dan e-cigarette karena memang dampak buruknya terhadap kesehatan,” katanya.

Ia mecontohkan beberapa negara lain yang juga melakukan pelarangan karena sudah banyak pengguna yang menjadi korban karena menggunakan produk alternatif tembakau tersebut. “Sudah ada banyak sekali korban terkait hal itu. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu menunggu banyak korban baru,” katanya.

Penggunaan rokok elektrik, katanya, perlu dilarang saat ini sebelum berkembang menjadi semakin besar dan memiliki konsumen yang semakin banyak. Jika demikian pemerintah akan kesulitan melarangnya. Dari sisi perekonomian, cukai rokok elektrik juga tidak memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan negara. “Untuk dampaknya terhadap ekonomi, saya kira enggak banyak, karena vape ini memang banyak diimpor. Jadi enggak banyak dampaknya,” ujar dia.

Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Agus Dwi Susanto Sp.P(K) menjelaskan rokok elektrik mengandung karsinogen, zat racun, dan bahan yang menimbulkan kecanduan. Meski bahaya vape lebih rendah dari rokok biasa, namun, rokok elektronik mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. “Intinya itu rokok elektrik tetap berbahaya karena mengandung bahan-bahan yang bersifat adiksi, bahan bersifat karsinogen, dan bahan-bahan toksik lainnya yang suatu saat dapat menimbulkan masalah kesehatan,” katanya.

Menurutnya, yang menyebut rokok elektrik lebih aman adalah pendapat yang menyesatkan. Itu sebagai akal-akalan industri rokok elektrik untuk menyamarkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Dia mengatakan organisasi-organisasi profesi kedokteran sepakat menyatakan bahwa rokok elektrik tetap berbahaya supaya masyarakat tidak salah paham.

Rokok elektrik memang tidak mengandung Tar sebagaimana rokok biasa. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rokok elektrik mengandung zat racun dan zat yang bisa menyebabkan kanker. PDPI menyatakan bahwa rokok elektrik mengandung nikotin; karsinogen seperti propylene glycol, gliserol, dan formaldehid nitrosamin; bahan toksik seperti logam dan silikat; serta nanopartikel.

Hal yang berbeda dilontarkan Penasihat Asosiasi Vapers Indonesia Dimasz Jeremia. Dia meminta agar usulan pelarangan vape dipertimbangkan kembali. “Kita ingin memberi aspirasi mohon dipikirkan baik-baik dahulu, karena pelarangan itu sama sekali jauh dari manfaat jangka panjang,” katanya.

Jika penggunaan rokok elektrik dilarang tanpa regulasi yang jelas, dikhawatirkan vaping akan tetap beredar di pasar tanpa tahu penjual dan produsennya secara jelas dan tetap dikonsumsi pengguna. “Kalau dia dilarang, banyak orang sudah merasakan manfaatnya. Yang kita takutkan adalah vaping ini tetap ada di pasar,” katanya.

Pelarangan vape, menurutnya, akan menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak, baik konsumen, pemerintah dan juga para petani tembakau. “Pengguna belinya jadi diam-diam, pemerintah tidak dapat penghasilan dan petani tembakau jadi tidak bisa menjual ampas atau barang sisanya untuk diekstrasi ke dalam pembuatan ekstrasi nikotin. Banyak sekali yang loss,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan penelitian tentang kandungan emisi rokok elektrik terlebih dahulu dibandingkan membuat kebijakan yang didasari atas kepanikan dan kekhawatiran semata. “Kalau ada dasar pelarangan, harus berdasarkan data penelitian. Banyak hal yang perlu dibuktikan. Pada saat sudah terbukti, dikaji bareng-bareng, baru setelah itu diputuskan baiknya seperti apa,” katanya.(gw/fin)

Berita Terkait