Putusan Sengketa Lahan Milik Pahlawan Nasional AH Nasution Tertunda

Tim advokasi ahli waris Almarhum Jenderal Besar TNI AH Nasution memberikan keterangan kepada wartawan terkait penundaan putusan oleh Majelis Hakim PN Cirebon, Kamis (5/12).FOTO:AGUS RAHMAT/RADAR CIREBON

CIREBON-Penggunaan bidang tanah oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk membuat trotoar dan pelebaran Jalan Benteng pada rentang waktu 1985-1990, ternyata menimbulkan permasalahan dengan ahli waris Almarhum Jenderal Besar TNI Dr Abdul Haris Nasution. Keluarga pahlawan nasional tersebut melalui tim advokasinya yang terdiri dari Fadli Nasution SH MH, Pahrozi SH MH CLA, Zulfikri Lubis SH dan Asban Sibagariang SH MH mengatakan, perkara perdata ini sudah teregister Nomor: 32/Pdt .G/2019/PN.CBN.

Tim advokasi memberikan pers rilis kronologis kejadian. Tahun 1980 Alm AH Nasution memiliki dua bidang tanah di Kota Cirebon. Yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1014, di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon. Luas tanah 107 m2 dengan Surat Ukur Nomor 104/1984 tanggal 22 September1984 atas nama Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo.

Kemudian satu lagi, sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1017, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Cirebon Barat, Kotamadya Cirebon. Luas tanah 451 m2 dengan Surat Ukur Nomor 103/1984 tanggal 22 September 1984 atas nama Doktor Abdul Haris Nasution dan Sunarti Gondokoesoemo.

Pada 9 April 2015 Ny Nani Susanti SH, Notaris di Cirebon baru menyerahkan dua sertifikat SHGB tersebut kepada ahli waris AH Nasution berdasarkan tanda terima tertanggal 9 April 2015. Bahwa setelah sertifikat dikuasai oleh ahli waris AH Nasution, barulah diketahui bahwa masa berlaku Hak Sertifikat HGB 1014 pada 24 Juli 2000 dan SHGB 1017 pada 24 Agustus 2000 telah habis.

Maka anak Pertama AH Nasution yaitu Hendrianti Sahara Nurdin, segera mengajukan permohonan Pengukuran batas bidang tanah bekas B.1014 dan B.1017 dan Perpanjangan Hak Guna Bangunan melalui Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cirebon.

Selanjutnya melalui Surat Nomor 112/32.74.IV/2016 tanggal 04-04-2016, Perihal Pengukuran Batas Bidang, Badan Pertanahan Nasional menyampaikan kepada Ahli waris AH Nasution, bahwa setelah dilakukan pemetaan sesuai data hasil pengukuran, ternyata bidang tanah tersebut telah dipergunakan untuk trotoar dan pelebaran Jalan Benteng sebagai Jalan Nasional.

Tanah SHGB AH Nasution telah dibangun Jalan Benteng oleh pemerintah, pemerintah tidak memberi tahu dan/atau tidak memberikan ganti rugi. Atas kejadian ini, tanggal 20 Juni 2019, Kuasa Hukum ahli waris Jend AH Nasution mengajukan gugatan dibawah register Perkara Nomor : 32/Pdt .G/2019/PN.CBN.

Ditemui wartawan Radar Cirebon di PN Kota Cirebon, Fadli Nasution menyesalkan penundaan putusan ini. Alasan hakim adalah belum ditemui kata sepakat diantara para hakim. Padahal biasanya bila terjadi hal seperti ini bisa saja dicatat sebagai dissenting opinion. “Tapi ini ranah majelis hakim, tapi kami meminta jangan ada penundaan lagi pada minggu depan. Ini demi keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Pihaknya mengingatkan, agar menghargai perjuangan AH Nasution sebagai pahlawan. Jangan mendzoliminya dengan menunda-nunda putusan. Apalagi pembangunan trotoar dan jalan itu sekitar Tahun 1995 ketika AH Nasution masih hidup. Tapi tidak ada ganti rugi yang diterimanya. “Kita menuntut kepastian hukum dan hak yang diatur dalam undang-undang. Untuk tuntutan material dan kerugian immateril,” pungkasnya. (gus)

Berita Terkait