Protes, Nyegel Galian Ilegal, Delapan Warga Langsung Diperiksa Polisi

ILUSTRASI

KUNINGAN-Aksi protes warga Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan menolak dan menyegel galian C beberapa waktu lalu ternyata berlanjut ke ranah hukum. Pihak pemilik usaha galian yang merasa dirugikan atas aksi tersebut memilih melaporkannya kepada pihak kepolisian yang berlanjut pemanggilan lebih dari delapan orang warga untuk diperiksa.

Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Reza Falevi mengatakan, pihaknya hanya menjalankan kewajiban atas pelaporan yang diajukan pengusaha galian C. Dikatakan, pengusaha melaporkan tindakan warga tersebut sebagai bentuk perbuatan menghalangi aktivitas perusahaan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) menurut Pasal 162 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Atas laporan tersebut, kami tindak lanjuti dengan memanggil beberapa warga untuk diperiksa. Jumlahnya sudah ada lebih dari delapan orang,” ungkap Reza, kemarin (18/10).

Menurut Reza, pihak pengusaha sudah menunjukkan legalitas keberadaan galian pasir di Luragunglandeuh tersebut sehingga pihaknya berkewajiban melindunginya sesuai aturan yang berlaku. Sesuai Undang-undang Minerba tersebut, kata Reza, ada sanksi pidana bagi orang-orang yang menghalang-halangi kegiatan penambangan yang sudah jelas legalitasnya.

“Kalaupun ada upaya warga menolak keberadaan galian pasir tersebut, ada sarana yang bisa ditempuh yaitu melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di sana warga dipersilakan menyampaikan dalil-dalil yang menyatakan dugaan terdapat maladministrasi keberadaan galian pasir tersebut. Jika ternyata PTUN memutuskan mencabut izinnya, maka kami pun berkewajiban menindaklanjuti mengamankannya,” ujar Reza.

Atas persoalan tersebut, Reza mengatakan, pihaknya telah mengundang kedua belah pihak yang berselisih untuk bertemu dengan menghadirkan instansi terkait perizinan usaha galian pasir. Dijelaskan Reza, pertemuan tersebut bukan dalam rangka mediasi, melainkan untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai aturan hukum tentang UU Minerba tersebut.

“Kami memang tidak mencari titik temu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, melainkan hanya memberi ruang kepada warga untuk mendengar dan memberikan kesempatan menyampaikan keluhan mereka dalam masalah galian pasir tersebut. Sekaligus kami juga memberikan pencerahan, sebagai bagian dari tindakan preemtif agar warga tidak salah dalam bertindak dalam mengatasi persoalan di lingkungannya, dalam hal ini galian pasir sehingga ke depan tidak ada lagi warga yang berurusan dengan hukum,” ujar Reza.

Terpisah, perwakilan warga Luragunglandeuh Aji Muarif menegaskan warga akan bersikeras menolak keberadaan aktivitas galian pasir di desanya karena dinilai cacat hukum dan banyak merugikan masyarakat. Dikatakan Aji, selama ini warga menolak keberadaan galian pasir karena potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat yang dinilai lebih banyak dibanding manfaatnya.

“Di antaranya keberadaan galian pasir yang berada sangat dekat dengan sekolah dan juga situs-situs bersejarah yaitu makam leluhur Desa Luragunglandeuh. Belum lagi dampak polusi udara yang ditimbulkan yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat, keberadaan sumber mata air yang bisa hilang dan beberapa persoalan lain menjadi alasan kami bersikeras menolak galian pasir tersebut,” tegas Aji.

Ditambah lagi perizinan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala Desa Luragunglandeuh terdahulu yang dinilai cacat hukum karena tidak melibatkan BPD. Ini bisa dibuktikan dari surat rekomendasi izin prinsip yang pernah dikeluarkan oleh kepala desa terdahulu ternyata tidak tercatat dalam buku agenda surat keluar dan arsip Pemdes Luragunglandeuh.

“Oleh karena itu kami bersikeras menolak galian pasir tersebut hingga berakhir aksi penyegelan beberapa waktu lalu. Dan ternyata tindakan kami tersebut dilaporkan pihak pengusaha sehingga sudah ada 10 warga termasuk saya diperiksa polisi, dan kami siap menghadapinya dengan meminta pendampingan dari Walhi dan LBH Bandung. Pokoknya sampai kapanpun kami akan tetap berpendirian teguh menolak galian pasir tersebut,” tegas Aji.

Sementara itu, kuasa hukum dari pengusaha galian pasir Muhamad Amin Hamzah SH mengatakan, kliennya telah menempuh seluruh perizinan galian pasir tersebut sesuai aturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya tindakan warga menyegel galian pasir tersebut telah menimbulkan kerugian cukup besar ditanggung kliennya.

“Sejak tahun 2017 lalu kami sudah mengantongi izin usaha penambangan tersebut, namun saat akan beroperasi selalu mendapat halangan dari warga. Atas hal tersebut jelas telah merugikan klien kami sehingga terpaksa kami laporkan ke pihak berwajib,” ujar Amin.

Amin menjelaskan, terbitnya perizinan tersebut tentu tidak keluar begitu saja melainkan melalui proses dan prosedur yang ditempuh kliennya sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pihaknya pun sangat mengapresiasi upaya Polres Kuningan atas pertemuan tersebut sehingga diharapkan persoalan galian pasir di Luragung bisa kondusif dan warga pun memahami tentang aturan yang berlaku.

“Kalaupun warga ingin memproses, silakan melalui ketentuan hukum yang berlaku, jangan sampai bertentangan dengan undang-undangan. Karena kalau bertentangan dengan undang-undang maka siapapun baik itu pengusaha maupun warga harus diproses secara hukum yang berlaku juga,” pungkasnya. (fik)

Berita Terkait