Problem Haji Mulai Dibedah, dari soal Katering sampai Rencana Visa Dibuat di Masing-masing Provinsi

ilustrasi

JAKARTA-Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya bertemu. Langkah ini sebagai upaya mengidentifikasi sejumlah persoalan terkait persiapan penyelenggaraan haji 2020 mendatang. Kedua kementerian itu sepakat membentuk tim khusus.

Ya kami sudah bertemua. Mengurai sebagian masalah yang ada. Koordinasi ini diharapkan menjadi titik tekan agar problem yang muncul dapat diurai dan tidak terjadi lagi,” terang Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Ramadhan Harisman di Kantor Kemenag Jl Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Senin (18/11).

Salah satu solusi cepat yang bisa dilakukan yakni membuat tiga kotak (cluster). Kotak pertama, berisi tentang apa saja program yang harus diperisiapkan, baik di Kemenag dan Kemenkes pada musim haji 2020. Untuk kotak kedua isinya bersifat dekonstruksi. Sedangkan kotak ketiga mengidentifikasi hal-hal yang kira-kira tidak diperlukan. “Dari sini awal pertemuan ini saja sudah gambalng. Bagaimana koordinasi antara Kemenag dan Kemenkes difasilitasi Kemenko PMK, maupun langkah besarnya,” jelas Harisman.

“Selain koordinasi yang difasilitasi Kemenko PMK, kita juga berinisiatif bertemu langsung sehingga bisa mengidentifikasi persoalan mana yang harus dilanjutkan. Harus diperbaiki mana yang perlu tidak diadakan. Nah tiga kotak ini yang jadi dasar melakukan evaluasi,” lanjutnya.

Pasalanya, sambung dia, dari beberapa kali evaluasi, khususnya dari sisi anggaran haji, leibih dominan pada dua kementerian itu. “Intinya, APBN ini bisa lebih efisien, karena tanggung jawab untuk ibadah haji ada di jemaah, sementara UU No.8/2019, APBN jelas untuk membiayai petugas,” jelas sekjen.

Terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengatakan peningkatan pelayanan haji tahun depan salah satunya pemberian katering selama jamaah berada di Makkah. Selain itu pemrosesan visa dilakukan di setiap provinsi. “Pemerintah sedang mengusulkan ke DPR supaya selama di Makkah jamaah mendapatkan katering. Saat ini ada lima hari jamaah tidak mendapatkan katering di Makkah,” ungkapnya.

Jika disetujui, Kemenag akan mengupayakan upayakan pemberian makan bagi jemaah di masa-masa yang krusial. Yakni, tiga hari sebelum Arafah dan dua hari setelah nafar tsani. Dia menjelaskan katering bagi jamaah haji selama di Makkah sejak tahun 2017 hingga 2019 diberikan sebanyak 40 kali makan. Yang jadi tantangan selama ini, lima hari jamaah tidak mendapatkan katering saat di Makkah.

Layanan katering berhenti sementara pada tiga hari sebelum dan dua hari sesudah masa Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Alasannya adalah akses lalu lintas di ring utama kota Makkah sangat padat. Mobil boks pembawa makanan dari luar ring utama kota Makkah tidak diperbolehkan masuk. Ada sejumlah skenario yang bisa diambil untuk menyiapkan katering saat masa puncak haji. Yakni katering disiapkan oleh pihak hotel. Kemudian menu yang digunakan adalah makanan cepat saji.

Nizar mengatakan keinginan memberikan layanan katering secara penuh di Makkah berdasarkan masukan dari jemaah. Masukan tersebut terjaring dalam survei kepuasan jemaah haji Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jamaah haji berharap tidak ada penghentian katering di Makkah. Apalagi, mendekati masa puncak haji. “Ini perlu kita pertimbangkan, apa lagi ini terkait dengan kemudahan jemaah dalam beribadah,” kata Nizar.

Terobosan berikutnya adalah soal layanan visa. Selama ini proses visa dilakukan terpusat di Jakarta. Nah untuk tahun depan pelayanan visa dilakukan di masing-masing provinsi. Proses pengurusan visa jemaah haji 1441 H/2020 M akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Ini berbeda dengan proses pengurusan visa jemaah tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan terpusat di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama. “Pengurusan visa kita desentralisasi ke Kanwil Kemenag. Jadi, paspor jamaah haji tidak perlu dibawa ke Jakarta,” ujarnya.

Inovasi itu dilakukan untuk memangkas birokrasi sekaligus mempercepat proses pemvisaan jemaah haji. Sebab selama ini ada kasus proses visa terhambat karena harus menginput data dari paspor jamaah. Sementara paspor jamaah belum datang dari kanwil. Maka ketika proses visa dilakukan di kanwil Kemenag di setiap provinsi, bisa lebih cepat.

Terpisah, pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan pengalihan proses visa ke provinsi adalah terobosan yang baik. “Hanya saja harus dipastikan sejauh mana kemampuan masing-masing provinsi untuk melaksanakan ini,” katanya di Jakarta kemarin. (fin/ful)

Berita Terkait