Praperadilan Proyek Cipto Ditunda, Penasihat Hukum Tersangka Kecewa

Jl. DR Cipto Mangunkusumo
Jl. DR Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon. Foto: dok. radarcirebon.com

CIREBON – Sidang Praperadilan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Dr Cipto Mangunkusumo yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, Jumat (8/11), batal digelar. Hakim tunggal Indira Patmi memutuskan menunda sidang karena ketidakhadiran pihak termohon yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon.

Adapun pihak pemohon yakni tersangka Haisar Rifai diwakili kuasa hukum Muhammad Taufik dan Ramadi. “Karena ketidakhadiran termohon sidang ditunda,” ujar hakim Indira Patmi.

Hakim Indira menyatakan, berdasarkan pemberitahuan yang diterima PN, pihak kejaksaan akan hadir dalam sidang. Namun hingga sidang dimulai pada pukul 11.30 pihak termohon tak kunjung hadir. Padahal jadwal sidang dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Baca:

Skandal Korupsi Proyek Jalan Cipto Kota Cirebon, Kuasa Hukum Ingin Haisar Rifai Tak Dibui

Berkas Lengkap, Tersangka Korupsi Proyek Jl Cipto Kota Pekan Depan Masuk Pengadilan Tipikor

Proyek Cipto, Jaksa Garap 22 Orang, Kajari Sebut Nama Plt Kadis PUPR

Sudah Terima Berkas dari Kejaksaan, BPKP Sepakat Audit Proyek Cipto

“Sidang akan kembali dimulai pada Senin 18 November 2019 atau ditunda selama 10 hari,” ucap Hakim Indira.

Muhammad Taufik selaku kuasa hukum Haisar Rifai sempat meminta hakim untuk mempertimbangkan agar penundaan sidang tidak terlalu lama. Ia meminta agar sidang dilaksanakan kembali pada Senin (11/11).

Namun, permintaan tersebut dimentahkan hakim dan tetap memutuskan untuk dilanjutkan pada Senin (18/11). Hakim beralasan, waktu tiga hari tidak cukup untuk memberitahukan kepada pihak termohon.

Atas penundaan tersebut, Taufik selaku kuasa hukum mengaku kecewa atas keputusan hakim. Sebab, pihaknya menganggap bahwa gugatan praperadilan harus sudah ada putusan dalam waktu 7 hari.

“Sangat mengecewakan sekali karena ditundanya 10 hari. Kalau kami berpikir praperadilan kan 7 hari, sedangkan hakim katanya 7 itu dihitung setelah semua pihak hadir,” ucap Taufik.

Menurutnya, penundaan hingga tanggal 18 November sangat merugikan pihak pemohon. Sebab, saat ini berkas perkara kasus korupsi proyek senilai Rp 10,7 miliar itu telah dilimpahkan dari Kejari Kota Cirebon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

“Berati ya kita berdoa saja semoga berkas yang di pengadilan Tipikor Bandung belum diperiksa. Tetapi kita obrolkan dulu dengan tim untuk langkah berikutnya,” tuturnya. (day)

Berita Terkait