Prabowo Rahasiakan Kekuatan Pertahanan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (11/11).FOTO: FIN

JAKARTA-Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pemborosan. Bahkan, beberapa alat dikatakan tidak tepat untuk digunakan dengan kondisi di Indonesia.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang hadir dalam rapat kerja pada Senin (11/11) tersebut terlihat santai. Usai memperkenalkan diri dan jajarannya, Prabowo banyak melempar senyum. Mantan Danjen Kopassus itu terlihat tenang saat mendengar usulan dari sejumlah anggota Komisi I.

Saat rapat yang akan membahas tersebut dimulai, pro kontra bermunculan beberapa anggota sidang setuju dilakukan terbuka beberapa lainnya meminta dilakukan pembahasan secara tertutup. “Apakah rapat dilaksanakan tertutup atau terbuka?” tanya Ketua Komisi I Muetya Hafid.

Disepakati, setelah seluruh fraksi memberikan tanggapan dan pertanyaan, rapat dilakukan secara tertutup. Hal ini terkait kekuatan negara yang tidak boleh bocor ke negara lain. Prabowo secara singkat mengatakan, tidak akan memberikan informasi apapun terkait ketahanan Indonesia. “Saya tegaskan saya tidak akan memberikan informasi kepada selain Indonesia. Terlebih ini terkait kekuatan pertahanan. Sifatnya harus rahasia. Tidak boleh dibuka ke publik,” tegasnya.

Sepakat. Rapat dilakukan secara tertutup. Membahas secara detil anggaran Kementerian Pertahanan. Seluruh awak media dipersilakan keluar ruang rapat. Sebelum rapat tertutup, Anggota Komisi I Alimin Abdullah dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan mengatakan, jangan membeli sesuatu yang mahal tapi tidak bisa bermanfaat.

Dia mencontohkan pembelian Leopard yang sangat mahal, tetapi sulit untuk diaplikasikan di Indonesia. “Ini dibeli dengan mahal tetapi tidak bisa digunakan di Indonesia. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kita membahas anggaran tanpa kesia-siaan,” kata anggota DPR dari fraksi PAN tersebut.

Hal senada dikatakan anggota Komisi I Syaifullah Tamliha. Dalam rapat tersebut, dia memastikan tidak ada anggota Komisi I yang berniat mengurangi anggaran pertahanan. Bahkan, setiap tahunnya dipastikan bertambah.

“Tidak ada anggota yang ingin mengurangi anggaran. Karena selama ini terkait politik anggaran diberikan sepenuhnya ke Kemenhan. Selama lima tahun menjadi menteri, bapak butuh anggaran sebesar apa?” beber Syaifullah.

Dia meminta Prabowo menjabarkan kebutuhan anggarannya. Sehingga, setiap tahun bisa dianggarkan. “Kalau ingin anggaran lebih besar, bapak harus menghadap Pak Jokowi. Kalau di sini tambah Rp3-5 triliun saja. Presiden sebagai pemilik anggaran. Bukan menteri keuangan yang sebagai tukang bayar dan tukang utang,” paparnya.

Wakil rakyat dari fraksi PPP ini juga menambahkan, jika bisa, kementerian pertahanan tidak membeli alat pertahanan melalui impor jika mampu diproduksi di Indonesia. Karena itu, perlu diklasifikasi jenis barang yang tidak perlu impor. Hal ini agar pembelian alat tidak mubazir.

Usai rapat tertutup, kepada wartawan Prabowo mengaku, telah menyampaikan rencana kerja dan pemikirannya ke Komisi I. Menurutnya, selain anggaran, wilayah Papua menjadi topik pembahasan.  “Mereka baru saja kembali dari Papua melihat kondisi kesejahteraan prajurit di sana. Secara garis besar pembahasan yang cukup mendalam terkait postur pertahanan, tentang ancaman yang akan kita rumuskan bersama dengan lembaga pemerintah lainnya,” papar Prabowo.

Pihaknya juga membahas secara mendalam tentang industri pertahanan. “Kita bisa mandiri di bidang pertahanan. Kita sangat optimis melihat langkah ke depan,” pungkas Prabowo. (khf/fin/rh)

Berita Terkait