Polemik PT Kings, Fatwa Turun sebelum Rekomendasi Dislakan

Kasus Suap Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

Ilustrasi-Tersangka

CIREBON-KPK menetapkan Direktur Utama PT Kings Property Sutikno sebagai tersangka dugaan pemberian suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Suap diberikan terkait perizinan kawasan industri di Kecamatan Losari.

Penetapan status tersangka kemarin hampir pasti menegaskan jika ada yang tak beres pada proses perizinan yang ditempuh PT Kings Property. Wacana kawasan industri di Kecamatan Losari sendiri muncul pertama kali dari mulut Bupati Cirebon periode 2014-2019, Sunjaya Purwadisastra, ketika ditemui Radar Cirebon di sela-sela kegiatannya di wilayah timur Cirebon tahun lalu.

Pada kesempatan itu Sunjaya mengatakan seiring dengan sudah disahkannya Perda RTRW (rencana tatang ruang dan wilayah) yang baru, Pemkab Cirebon berencana akan mengubah kawasan dari Losari hingga ke Gebang seluas 2.000 hektare untuk kawasan industri. “Ini untuk menekan pengangguran di Kabupaten Cirebon. Jika sudah terealisasi, warga Cirebon tidak usah merantau keluar kota karena di wilayah kita akan ada kawasan industri. Luasnya sekitar 2.000 hektare,” ujar Sunjaya saat itu.

Polemik muncul kemudian. Tak lama setelah Sunjaya menyampaikan pernyataan tersebut, warga Losari digegerkan dengan aktivitas pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang saat itu dikabarkan akan membebaskan lahan seluas 2.000 hektare di Losari untuk kawasan industri yang digarap oleh PT Kings Property. Yang jadi masalah, lahan yang dibebaskan tersebut tidak hanya meliputi lahan pertanian, namun juga lahan-lahan produktif seperti tambak garam dan tambak ikan bandeng. Hal itulah yang kemudian memancing protes warga.

Salah satunya Samsurudin, tokoh nelayan Desa Ambulu. Ia khawatir jika warga nanti akan kehilangan mata pencaharian dan kearifan lokal Losari akan hilang dengan keberadaan kawasan industri tersebut. “Kalau lahan pertanian dan tambak di lima desa di Kecamatan Losari diganti Industri, nanti orang Losari mau kerja di mana, mau makan apa? Apalagi lahannya tidak sedikit, sangat luas sampai 2.000 hektare,” tuturnya.

Tak lama setelah protes masyarakat dan beberapa kali aksi penolakan, Cirebon digegerkan kasus OTT Bupati Sunjaya yang saat itu terkait jual beli jabatan dilingkup Pemkab Cirebon. Sunjaya diringkus KPK 28 Oktober 2018. Kasus pun merembet, beberapa pihak terkait akhirnya buka suara.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan kawasan industri oleh PT Kings Property, juga terasa janggal. Pasalnya, meskipun belum disertai kajian dan rekomendasi dari dinas teknis, yakni Dislakan (Dinas Kelautan dan Perikanan), tapi PT Kings saat itu sudah mengantongi fatwa izin lokasi seluas 500 hektare di Losari. Sampai dengan saat ini pun fatwa tersebut masih ada dan akan berlaku selama tiga tahun. Dinas terkait, khususnya Dislakan Kabupaten Cirebon enggan mengeluarkan rekomendasi alih fungsi dengan beberapa pertimbangan.

Tokoh pemuda Losari, Ridwan, kepada Radar Cirebon menuturkan harusnya Pemkab Cirebon atau bupati yang baru segera bersikap. Fatwa izin lokasi yang diperoleh dengan cara tidak benar harus berani dibatalkan. Ini agar ada kepastian hukum dan perlindungan terhadp lahan-lahan produktif. “Tak ada pilihan lain selain proses izin yang sudah keluarkan dibatalkan. Bupati Cirebon (Imron Rosyadi, red) harus tegas. Kalau tidak sesuai jangan dipaksakan,” tandasnya.

Terpisah, persoalan lain muncul karena ratusan lahan yang dibebaskan ternyata baru diberikan uang muka saja. Warga pemilik lahan kebingungan. Dengan kasus yang kini berproses di KPK, proses jual beli yang sudah sempat berjalan itu kini menggantung. (dri)

Berita Terkait