PMI Sebaiknya Punya Skill dan Jangan Ilegal

dri - atase naker KBRi Riyadh (2)
DAMPINGI KELUARGA: Atase Ketenagakerjaan KBRI Riyadh Dr Sa’dullah Affandi MA mengunjungi salah satu keluarga PMI asal Cirebon yang sedang bermasalah di luar negeri.FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

CIREBON – Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Cirebon, didominasi dari warga yang tinggal di kawasan pesisir atau pinggir pantai Cirebon. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena minim pendidikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Abdullah Subandi saat ditemui Radar Cirebon mengatakan, kantong-kantong TKI yang ada di Kabupaten Cirebon mulai dari wilayah Kapetakan, Suranenggala, Gunung Jati, Pangenan, Babakan, Gebang hingga Losari. Selain itu, wilayah-wilayah di perbatasan seperti Kecamatan Susukan dan Gegesik juga masuk sebagai kantong-kantong TKI.

“Kalau untuk kantong TKI, mayoritasnya ada di Wilayah Timur Cirebon (WTC). Biasanya dari wilayah pesisir,” ujarnya, kemarin.

Dijelaskannya, rata-rata motif PMI mengadu nasib ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Pasalnya, upah yang didapat di luar negeri dengan di dalam negeri untuk sektor informal jauh lebih besar.

“Kalau persentase yang berangkat itu masih didominasi sektor informal. Persentasenya 70 berbanding 30 persen. Warga kita banyak yang ke sana dengan motif untuk memperbaiki ekonomi keluarga,” imbuhnya.

Namun demikian, Pemkab Cirebon tidak bisa melarang warganya untuk mengadu nasib ke luar negeri, asalkan menempuh persyaratan secara legal dan tidak berangkat ke negera yang sedang berkonflik ataupun yang dilarang, karena moratoriumnya masih berlaku.

“Yang berangkat ke luar negeri kita dorong agar punya keahlian, punya skill. Kita latih dulu agar punya nilai lebih dan bersaing dengan tenaga kerja dari mancanegara,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Abdullah, angka pengangguran di Cirebon cukup tinggi. Namun demikian, untuk saat ini, meskipun tinggi, tapi trennya sedang turun. Data terakhir yang ia miliki di tahun 2018, angkanya sekitar 10 persen dari jumlah angka pengangguran terbuka Kabupaten Cirebon.

“Di Cirebon angkanya turun 1 persen. Kalau targetnya tentu harus di bawah provinsi. Provinsi itu sekarang 7,6 persen. Jadi kita bertahap. Mudah-mudahan dengan kawasan industri bisa segera terkoreksi angkanya,” bebernya.

Sementara itu, aktivis Cirebon Timur Rizky Pratama kepada Radar menuturkan, masih tingginya minat warga Cirebon mengadu nasib ke luar negeri menjadi indikasi jika masih banyak ekonomi warga yang perlu diperbaiki.

Pemerintah harus mulai melakukan upaya-upaya yang diperlukan, agar jika masyarakat terpaksa berangkat ke luar negeri, maka harus punya keahlian. Dan yang terpenting dilindungi hak-haknya oleh pemerintah selama bekerja di luar negeri.

“Pemerintah bisa membantu PMI dengan membuat regulasi yang berpihak dan memudahkan para PMI. Selain itu, upaya perlindungan dan pendampingan PMI bermasalah, juga harus ditingkatkan. Bila perlu setiap daerah punya PMI Centre masing-masing yang concern mengurusi masalah PMI,” ungkapnya. (dri)

Berita Terkait