Pj Bupati Minta Doakan Supaya Honor GBDT Segera Cair

Pemkab Layangkan Surat ke Pemprov

Ilustrasi

CIREBON-Penjabat Bupati Cirebon Dr Ir H Dicky Saromi MSc turut prihatin dengan nasib 42 Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) di Kabupaten Cirebon, lantaran belum menerima honor selama setahun. Rasa prihatin dan kepedulian itu dibuktikan dengan melayangkan surat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Meski honor GBDT itu sepenuhnya kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi pemerintah daerah tetap akan terus memperjuangkan nasib mereka. Aspirasi mereka akan kita kawal. Karena kita ini adalah kepanjangan tangan dari birokrasi,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Setidaknya, kata Dicky, dengan apa yang tengah diupayakan oleh pemerintah daerah agar honor GBDT itu didengar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alhasil, honor mereka bisa cair. “Jadi saya sedang memperjuangkannya. Mohon doanya supaya honor GBDT ada titik terang dan segera cair,” tuturnya.

Dia menyadari, bukan hanya Kabupaten Cirebon yang belum diberikan honor GBDT. Tapi, daerah lain pun ada, seperti Kabupaten Kuningan dan Sumedang. Di Kabupaten Cirebon, pihaknya akan terus memantau perkembangan dengan Pemprov Jabar dengan surat yang telah dilayangkan itu.

“Saya terus memantau dengan provinsi dan bagaimana solusinya. Karena mereka sudah berjasa dalam memberikan pendidikan, khususnya pada masyarakat Kabupaten Cirebon di wilayah perbatasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH mengapresiasi langkah cepat Pemkab Cirebon. “Bagus, kalau sudah ada respons dari pemerintah daerah. Apalagi sudah melayangkan surat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu artinya, ada keseriusan dari pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib GBDT,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua PGRI Kabupaten Cirebon Edin Suhaedin mengatakan, kesejahteraan honor GBDT adalah kewenangan Pemprov Jabar. Sebab, GBDT merupakan guru yang di-SK-kan oleh pemprov dan ditempatkan di Kota/Kabupaten.

“Satu GBDT itu, honornya sekitar Rp2,2 juta. Jika dikalikan 12 bulan, maka Rp26,4 juta per guru. Sementara di Kabupaten Cirebon ada 42 GBDT. Maka, jumlah yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar Rp1.108.800.000,” jelas Edin. (sam)

Berita Terkait