Pertek BPN Rugikan Pemkab

Bupati: Investor Jadi Ragu Masuk Kabupaten Cirebon Lantaran Banyak Hambatan

CIREBON– Pertimbangan teknis (Pertek) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon perlu dikaji ulang. Pasalnya, aturan tersebut tak sejalan dengan zona yang ditetapkan pemerintah daerah.

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menegaskan, Pertek BPN otomatis menghambat investor. Padahal, pemerintah daerah ingin mempercepat proses pembangunan, salah satunya dengan dimudahkannya proses perizinan.

“Kita ingin investor yang masuk di Kabupaten Cirebon dipermudah proses perizinannya. Sesuai dengan aturan yang telah dibuat, tanpa menabrak aturan,” ujar Imron kepada Radar Cirebon, saat dihubungi melalui sambungan selularnya, kemarin (21/11).

Dia mengakui, dari hasil rapat dengan unsur Forkopimda dan beberapa SKPD terkait di pendopo (rumah dinas bupati, red), belum ada titik temu. Padahal, di dalam peta pemerintah daerah sendiri tidak ada larangan. Namun, terganjal di pertek.

“Nah, dalam posisi seperti ini, pengusaha minta kejelasan. Untuk menuntaskan polemik Pertek BPN dengan para investor (developer perumahan, red) di Kabupaten Cirebon. Kita akan melakukan pertemuan lagi untuk menyamakan persepsi,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Disinggung apakah Pertek BPN merugikan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Imron mengaku, jelas ada kerugian. Sebab, investor tidak punya kejelasan hukum. “Investor jadi ragu masuk Kabupaten Cirebon lantaran banyak hambatan. Padahal prinsipnya, investor itu kan butuh kejelasan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Ir Ali Efendi MM mengakui, kalau pertemuan membahas Pertek BPN yang berlangsung di pendopo belum ada titik temu. Namun intinya, bupati ingin percepatan pembangunan dan mempercepat perizinan dalam investasi.

Kan jelas disebutkan, Perda Perizinan harus lewat OPD terkait. Misalnya PUPR, Pertanian atau DPMPTSP. Sementara PP mengharuskan langsung lewat Oss dan Pertek BPN. Di sini ada gejolak dari pengusaha yang harus diselesaikan bersama. Lebih rincinya tanya saja bupati,” singkatnya.

Direktur PT Panca Mulia Persada, Yudo Arlianto mengatakan, berdasarkan data yang ia peroleh, ada 40 lebih sertifikat induk perumahan di Kabupaten Cirebon yang belum ditandatangani BPN. Alasannya, berkaitan dengan pertimbangan teknis (pertek).

Padahal, kata Yudo, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian merekomendasikan lokasi pengembangan perumahan yang dilakukan para developer tidak menggerus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab, Pertek BPN tidak mengindahkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Padahal, pemerintah membolehkan lokasi pengembang perumahan yang berdiri bukan di lahan produktif,” ujar Yudo didampingi Komisaris PT Panca Mulia Persada, Ardhi Patria.

Tidak hanya Dinas Pertanian, kata Yudo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon pun sudah mengeluarkan advice planning atau rangkuman tata wilayah yang boleh dan tidaknya dibangun perumahan atau gudang.

“DPUPR membolehkan. Artinya, pemerintah daerah sudah memberikan sinyal hijau. Tapi, Pertek BPN justru menghambat. Kami meminta, bupati harus mengambil sikap. Karena ini menyangkut investasi dan pembangunan di Kabupaten Cirebon,” terangnya. (sam)

Berita Terkait