Perbup Kawasan Tanpa Rokok Belum Optimal

BELUM MASIF: Peraturan Bupati (Perbup) nomor 55 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pemerintah Kabupaten Cirebon belum secara masif diterapkan. FOTO: ILMI YANFAUNNAS/RADAR CIREBON

CIREBON– Penerapan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 55 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pemerintah Kabupaten Cirebon, belum secara masif diterapkan. Padahal, perbup tersebut telah ditetapkan per tanggal 26 Oktober 2016 lalu.

Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Agung Gumilang SSos MSi mengaku, kaitan dengan Perbup KTR sendiri, pihaknya sudah menyosialisasikan dan mengarahkan ke SKPD dan Pemerintah Desa sejak 2017 lalu untuk diterapkan.

“Namun, dalam pelaksanaanya, ada yang langsung menerapkan dan sudah berjalan dengan baik. Ada pula yang sudah menerapkan, tapi belum terlalu optimal. Bahkan, ada juga yang sama sekali belum menerapkan,” ujar Agung kepada Radar Cirebon, kemarin (13/1).

Dia menjelaskan, belum optimalnya penerapan Perbup KTR di lapangan, dapat dilihat dari komitmen SKPD, sistem dan pemberlakuan sanksi yang masih rendah.

“Hal ini terjadi karena regulasinya masih sebatas perbup. Karena itu, kita ingin tingkatkan dari perbup ke perda, agar efektif dalam pelaksanaannya. Sehingga, KTR bisa jalan lebih optimal. Sebab, perbedaannya sangat jauh antara perbup dan perda. Kalau perda daya paksa, objek hukum atau sasaran, dan sanksi,” ungkapnya.

Kaitan dengan usulan regulasi raperda KTR ke DPRD sendiri, kata Agung, sudah dibicarakan. Siang tadi (kemarin, red) bagian hukum dan tim SKPD sudah beraudiensi dengan tim DPRD. “Sementara hasilnya akan tetap dibahas di propemperda DPRD,” imbuhnya.

Disinggung seberapa urgensinya Perda KTR untuk diterapkan di Kabupaten Cirebon, Agung menyampaikan, itu sangat penting. Sebab, 55 persen rumah tangga di Kabupaten Cirebon merokok di dalam rumah. Kemudian, perokok pemula atau baru meliputi anak, remaja, perempuan, jumlahnya terus meningkat 2-5 persen pertahun.

Selanjutnya, pengeluaran belanja kedua terbesar orang miskin adalah belanja rokok, setelah beras. “Angkanya bisa mencapai 12-17 persen. Kemudian, stunting kita 8,86 persen dan salah satu penyebab anak-anak stunting, karena jadi perokok pasif di rumah atau lingkungannya,” bebernya.

Selain itu, dampak dari perokok juga lanjut Agung, APBD Kabupaten Cirebon boros untuk membayar klaim BPJS lantaran masyarakat sakit karena merokok. “Bahkan, data tahun 2017 bisa capai Rp90 miliar,” ungkapnya.

Dia berharap, RPJMD Kabupaten Cirebon sudah waktunya mengarahkan perbaikan Angka Harapan Hidup yang saat ini sudah capai 72 tahun. “Daerah lain sudah jauh lebih baik dari kita. Kabupaten Cirebon akan berat kecuali mulai tertib atur penerapan KTR dalam Perda untuk mengarahkan, mengedukasi, mengubah prilaku hidup bersih sehat tanpa rokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (sam)

Berita Terkait