Penertiban Stadion Bima Tunggu Serah Terima

MASIH BERDIRI: Bangunan baru didirikan di Jl Stadion Bima diduga tidak berizin, Kamis (17/10). Meski banyak pelanggaran, pemerintah kota belum dapat menertibkan Kawasan Stadion Bima.FOTO: OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON– Tanggal 24 Oktober nanti Pemerinth RI melalui Kementerian Keuangan, akan menandatangani berita acara serah terima dan naskah hibah. Dengan demikian kepemilikan maupun pengelolaannya menjadi kewenangan Pemkot Cirebon.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan, sepekan yag lalu bertempat di kantornya diadakan pertemuan untuk membahas Stadion Bima. Ada beberapa hal yang dihasilkan, diantaranya pembentukan satuan tugas (satgas) sebagai transisi pasca hibah tersebut.

“Iya satgas nanti akan dipimpin oleh sekda dan anggotanya dari forkompimda dan sejumlah tokoh masyarakat,” kata Agus, kepada Radar Cirebon, Kamis (17/10).

Terkait maraknya kembali bangunan tidak berizin yang berdiri di sepanjang Jalan Stadion Bima, Gusmul demikian sapaan akrabnya, menyampaikan hal ini nantinya masuk ke dalam penertiban. Semua yang ada di Kawasan Stadion Bima (KSB) harus tunduk pada aturan. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan pasca serah terima hibah dan terbentuknya satgas.

Satgas nantinya akan merumuskan kewenangan kawasan Stadion Bima. Mulai dari stadion sendiri, kawasan sekitar stadion dan termasuk sepanjang jalannya. Bisa saja nanti sepanjang jalannya oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR).

Sementara penataan kawasan stadion oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP). “Jadi ini belum diputuskan, penyerahan dan pembentukan satgasnya saja belum,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Cirebon seperti kesulitan menertibkan bangunan ilegal di sempadan Jalan Stadion Bima. Ada prosedur berbelit yang mesti ditempuh. Melibatkan banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ironis. Padahal pelanggaran di depan mata. Di tengah-tengah ”markas” banyak dinas di bawah Pemerintah Kota Cirebon.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merasa bukan kewenangannya. Juga belum bisa menentukan tindakan apa yang akan diambil. Pasalnya, belum ada informasi secara resmi dari DPUPR.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari dinas yang mempunyai kewenangan. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menentukan tindakan apa yang akan diambil,” kata Kepala Satpol PP, Drs Andi Armawan, belum lama ini.

Dikatakan dia, Satpol PP mempunyai tugas pokok dan fungsi meliputi penegakan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Bila ada unsur penyerobotan terhadap tanah milik perorangan, Andi menyarankan untuk mengajukan keberatan kepada pihak berwajib.

Andi juga menyinggung, bahwa permasalahan Komplek Stadion Bima bukan hanya munculnya bangunan tersebut. Persoalan lain, mengenai alih fungsi pemanfaatan stadion yang dirasa tidak sesuai dengan konsep awal, yakni sebagai tempat olah raga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKOKP, H Adin Imaduddin MSi mengatakan, terkait bangunan baru yang berdiri, belum ada dari orang, badan atau pihak manapun yang mengajukan izin. Sehingga tidak diketahui siapa pemiliknya. “Ya belum ada izin masuk ke kami. Seperti pada gelaran PON 2016 lalu akan ditertibkan,” ujar Adin.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR, Wadi SE memastikan bahwa bangunan baru tersebut ilegal alias. Belum ada pihak yang meminta izin atau berkoordinasi untuk mendirikan bangunan di sepanjang Jalan Stadion Bima. “Tidak ada izinnya, nanti saya koordinasi dengan Satpol-PP untuk tindakannya,” ucapnya. (gus)

Berita Terkait