Pendapatan Pemdaprov Jabar Naik

PERUBAHAN APBD: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/8).FOTO: BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLERAN SETDA PEMPROV JABAR

BANDUNG –  Diperkirakan, pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp36,127 triliun. Dengan demikian, ada kenaikan sebesar Rp1,244 triliun lebih atau naik 3,57 persen dibandingkan dengan target pada APBD Murni 2019 sebesar Rp34,882 triliun lebih.

Sementara, belanja daerah diperkirakan sebesar Rp39,111 triliun lebih, atau meningkat sebesar Rp2,055 triliun lebih dari anggaran belanja murni 2019. Itu berarti naik 5,55 persen dibandingkan pada APBD Murni sebesar Rp37,055 triliun.

“Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan yang sah. Sedangkan, kebijakan belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai mengikuti rapat paripurna kemarin (23/8).

Agenda rapat paripura tersebut adalah penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung.

Menurutnya, kenaikan jumlah anggaran belanja tersebut akan digunakan untuk memfokuskan pelaksanaan kegiatan belanja, meliputi, kebutuhan belanja pegawai tahun 2019, belanja kebutuhan BLUD RSUD provinsi, penambahan BOS pusat, penambahan anggaran kegiatan DAK pendidikan dan kesehatan, pemberian SPP dan DSP siswa miskin, pembayaran pembangunan gedung perkantoran dan pembangunan Masjid Al Jabar, pemenuhan sarana kesehatan, penambahan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pemenuhan tunjangan Guru Daerah Terpencil (Gurdacil), pembebasan lahan BIJB, pembiayaan untuk sarana fasos dan fasum dampak pembangunan BIJB serta bantuan hibah organisasi kemasyarakatan dan lembaga vertikal.

“RPAPBD yang kami susun sudah disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah. Serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019,” tuturnya.

Selain itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 dan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD TA 2019, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019.

“Ditambah, proses Perubahan APBD Tahun 2019 didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali secara berturut-turut sejak 2011-2018,” imbuhnya.

Terkait timeline penyerapan anggaran, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menyatakan bahwa  lonjakan penyerapan anggaran APBD TA 2019 akan terjadi mulai bulan ini sampai Desember. Apalagi, pihaknya sudah melaksanakan sejumlah grounbreaking untuk berbagai proyek infrastruktur. “Karena proses lelang sudah selesai. Jadi, biasanya lonjakan penyerapan terjadi di bulan-bulan ini sampai Desember,” pungaksnya. (jun)

Berita Terkait