Pemkab Cirebon Jajaki Bisnis Konsep Sharing Ekonomi Rp25 T Selama Lima Tahun

TARIK INVESTOR: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohamad MSi (satu dari kanan) bersama owner investor BeliBisnis.com Maxwin yang menawarkan Rp25 triliun selama lima tahun.FOTO: DISHUB FOR RADAR CIREBON

Membangun Kabupaten Cirebon perlu inovasi. Menarik investor salah satunya. Itulah yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini. Sehingga, mampu menghasilkan PAD Rp5 triliun per tahun.

SAMSUL HUDA, Sumber

PENJAJAGAN konsep itu melalui sharing ekonomi program BeliBisnis.com. Pemerintah Kabupaten Cirebon pun mengutus Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohamad MSi.

Kepada Radar Cirebon, mantan kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon itu mengaku ditugaskan bupati untuk menghadiri pertemuan bersama pihak investor di Surabaya beberapa waktu lalu.

“Saya hadir seizin bupati. Ada surat perintahnya untuk melakukan pertemuan dengan CEO BeliBisnis.com di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (3/12),” ujar Abraham kepada Radar Cirebon, kemarin (8/12).

Menurutnya, penjajagan dengan perusahaan developer bisnis program dari Belibisnis.com ini, lantaran konsep sharing ekonomi Rp25 triliun dalam lima tahun. Pemda berpotensi mendapatkan dana Rp25 triliun dalam waktu lima tahun tanpa menggunakan APBD maupun PAD.

“Dengan konsep seperti ini, sudah tentu kehadirannya dapat membantu pelaku UKM menaikan valuasi perusahaannya melalui program pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian,” kata Abraham.

Menurutnya, kerja sama yang ditawarkan adalah kolaborasi pemerintah daerah dengan membentuk perusahaan holding untuk meningkatkan perekonomian daerah, tanpa membebani APBD termasuk PAD Kabupaten Cirebon.

“Melalui pembentukan holding company ini, dipastikan dapat menyejahterakan masyarakat,” kata Abraham.

Dengan peluang bisnis yang berpotensi menguntungkan pemerintah daerah ini, sambung Abraham, harus segera ditindaklanjuti atau di-follow up. Jangan sampai, kasusnya sama seperti tiga bus BRT dari Pemprov Jabar. Namun, pemda tidak menganggarkan biaya operasional. Yang akhirnya dikembalikan lagi ke Pemprov Jabar. “Kalau sudah MoU dengan Pemda, selanjutnya adalah dibentuk BUMD baru agar pengelolaannya lebih terarah,” paparnya.

Dia menjelaskan, program ini bisa disebut sharing ekonomi anti riba. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Nantinya, melalui program ini, akan memberikan pendampingan agar perusahaan atau UKM mampu melunasi utang perbankan dan mengembangkan perusahaan tanpa harus berutang ke perbankan.

“Kemudian memberikan pendampingan dana unlimited tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa pengembalian untuk perusahaan-perusahaan UKM. Ini untuk meningkatkan valuasi perusahaan, sehingga mampu go private dalam waktu 2 tahun dan go public dalam 5 tahun tanpa riba,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait