Pemerintah Batasi Kuota Mahasiswa LPTK

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Mohamad Nasir. (dok radarcirebon.com)

JAKARTA-Setiap Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) menerima mahasiswa baru ratusan ribu orang. Kondisi ini tidak sebanding dengan kebutuhan guru yang hanya puluhan ribu.

Untuk itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir bakal melakukan pembatasan kuota baru di masing-masing program studi (prodi) pada LPTK berdasarkan hasil akreditasi prodi LPTK.

“LPTK membuka mahasiswa baru melebihi 300 ribu mahasiswa, sementara kuota kebutuhan guru setiap tahunnya hanya mencapai 90 ribu guru. Karenanya kita akan melakukan pembatasan kuota untuk calon mahasiswa baru baik LPTK negeri maupun swasta,” ujar Mohmad Nasir di Jakarta, kemarin (19/10).

Lebih lanjut, dikatakan Nasir, LTPK dengan akreditasi A saat ini telah membatasi diri dalam penerimaan mahasiswa baru. Nasir menegaskan, bagi LPTK yang melanggar aturan dengan tetap menerima atau membuka pendaftaran mahasiswa baru melebihi kuota yang diberikan untuk masing-masing prodi, maka mahasiswa yang melebih kuota tersebut tidak terdaftar dalam laman forlap pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) Kemristekdikti.

“Misalnya perguruan tinggi A, kuota mahasiswa yang diberikan 150 orang dan dia menerima 155 mahasiswa maka lima mahasiswa hilang tidak bisa masuk pangkalan data pendidikan tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini juga memperketat seleksi pendidikan profesi guru (PPG). Hal itu agar mencetak guru-guru profesional demi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Mengenai pembatasan kuota, pihaknya juga merancang skema merger atau penggabungan untuk LPTK yang belum memenuhi standar. Pasalnya, saat ini dari total 425 LPTK, yang berstatus negeri hanya 41, sedangkan 384 LPTK lainnya adalah swasta dengan mutu kualitas pendidikan yang bervariasi.

Terpisah Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto menilai, pendidikan guru banyak yang tidak berkualitas sehingga mempengaruhi sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang. “Jujur saja, lulusan lembaga pendidikan guru banyak menghasilkan guru yang kurang kompeten. Jadi bagus juga kalau penerimaan mahasiswa diperketat demi muti dinaikkan,” ujar Budi, Minggu (20/10).

Mestinya, katanya, pendidikan itu bukan sekadar untuk memenuhi lapangan kerja belaka namun bisa berkarya, memberdayakan diri sendiri dan masyarakat. “Sesungguhnya yang bisa menjadi guru itu harus orang-orang pilihan yang sungguh cerdas berhikmat. Bukan sekadar penganggur yang mencari pekerjaan,” pungkasnya. (din/fin)

Berita Terkait