Pekan Ketiga Desember, Uji Coba BRT

Dinas Perhubungan Kota Cirebon menegaskan bahwa Bus Rapit Transit (BRT) harus beroperasi tahun ini. Total ada sepuluh BRT yang diterima Pemkot Cirebon. FOTO: OKRI RIYA NA/RADAR CIREBON
Dinas Perhubungan Kota Cirebon menegaskan bahwa Bus Rapit Transit (BRT) harus beroperasi tahun ini. Total ada sepuluh BRT yang diterima Pemkot Cirebon. FOTO:DOK. OKRI RIYA NA/RADAR CIREBON

CIREBON-Bus Rapid Transit (BRT) yang sudah berbulan-bulan nongkrong di halaman parkir kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, akhirnya bakal mengaspal. Kepastian dilakukannya uji coba, diungkapkan di Obrolan Warkop Waw, Graha Pena Radar Cirebon, Jumat (29/11).

Kepala Bidang Multi Moda Transportasi, Dinas Perhubungan Kota Cirebon Hendri Yohanes Napitupulu mengatakan, pada pekan ketiga Desember, armada BRT rencananya akan diuji coba. Termasuk rute yang sudah dikaji. “Kita akan coba rutenya, waktu tempuhnya dan pengoperasiannya,” ujar Hendri, dalam talk show yang akan ditayangkan RCTV tersebut.

Hendri menyebut, BRT adalah etalasenya sebuah kota. Di mana etalase tersebut haruslah memiliki kenyamanan, keamanan, disiplin waktu dan terjangkau. Tujuan utama dari keberadaan transportasi masal ini adalah mengalihkan masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan atau transportasi umum.

Mengurangi kemacetan, dengan waktu tempuh yang lebih cepat dan tarif yang lebih terjangkau. Bus yang bagus memberikan layanan yang cepat, nyaman, serta memiliki kapasitas angkut yang besar. “Dengan kapasitas 35-40 penumpang termasuk yang difabel, kita akan rencanakan pengoperasiannya pada minggu ketiga Desember. Pada uji coba tersebut tidak dipungut tarif,” jelasnya.

Hendri mengungkapkan, pada tahap awalnya BRT ini akan mengganti rute angkot yang kosong. Selanjutnya angkot yang ada nantinya bisa dijadikan feeder atau angkutan pengumpan menuju BRT. Terkait rute, disebutkan Hendri BRT akan memakai rute ring road, atau mengganti jalur angkot yang kosong seperti D9 dan D10.

Selain itu, dishub juga masih membahas rekrutmen sopir yang diutamakan memiliki sertifikat kompetensi dan petugas lainnya. Diusulkan juga menggunakan sistem gaji, sehingga tidak ada alasan kejar setoran. Karena BRT ini bukan profit oriented, tapi pelayanan pelayanan transportasi.

Sementara itu, Sekretaris DPC Organda Kota/Kabupaten Cirebon mengungkapkan, usaha angkot sekarang sudah tidak feasible lagi. Pasalnya, penumpang semakin sedikit karena tergerus angkutan online dan kendaraan pribadi. Pengusaha angkot juga tidak mampu meremajakan armadanya, karena pihak lising tidak mau ambil resiko memberikan kredit pada usaha yang sudah sepi.

Untuk itu, kehadiran BRT diharapkannya mampu menjadi solusi bagi pengusaha angkot dan para sopirnya. Di beberapa daerah, pengusaha angkot meleburkan diri untuk mengoperasikan BRT bekerjasama dengan stakeholder yang sudah ditunjuk. Sementara para sopir akan dikaryakan sebagai sopir atau petugas BRT. “Keberadaan angkot saat ini tinggal 60 persen saja, dengan kondisi yang seadanya. Bisa jadi dalam waktu lima tahun kedepan, moda transportasi umum untuk menengah kebawah ini akan berakhir,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus cepat bertindak untuk segera mengoperasikan BRT sebagai solusi pengganti angkot ini. Sebagai sesuatu yang baru, mungkin saja ada gesekan dengan angkot itu sendiri. Namun perubahan paradigma angkutan umum sudah tidak busa dihindari. “Segera dibahas aturan BRT ini dengan merangkul pengusaha dan sopir angkot. Dari kami organda siap mendukung dan memberikan masukan kepada pemerintah,” tandasnya. (gus)

Berita Terkait