Pekan Depan, Giliran Kasus Korupsi Jl Cipto Naik Sidang

Suherman (rompi merah depan) serta Haisar Rifai (rompi merah belakang) dibawa tim Kejari Kota Cirebon menuju Rutan Klas 1 Cirebon.FOTO:NURHIDAYAT/RADAR CIREBON

CIREBON-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon melimpahkan berkas perkara penyidikan korupsi proyek peningkatan Jl dr Cipto Mangunkusumo ke Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (4/11). Berkas perkara yang dilimpahkan kejaksaan merupakan berkas atas nama tersangka Haisar Rifai dan Suherman.

Haisar Rifai merupakan kepala seksi di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon, sedangkan Suherman pengawas lapangan dari CV Duta Cipta selaku konsultan pengawas proyek. Kedua tersangka telah ditahan di Rutan Klas I Cirebon sejak Rabu 2 Oktober.

Koordinator Tim Penuntut Kejari Kota Cirebon M Hendra Hidayat mengungkapkan dengan pelimpahan tersebut, secara otomatis mengubah status keduanya menjadi terdakwa. Kejaksaan tinggal menunggu penetapan majelis hakim mengenai jadwal persidangan untuk proyek senilai Rp10,7 miliar tersebut. “Nanti kalau sudah ada penetapan, kita akan tahu kapan mulai persidangan,” ujar Hendra kepada Radar.

Meski mengaku belum mengetahui kapan jadwal dimulainya persidangan, Hendra menyebutkan, umumnya persidangan akan dimulai sepekan setelah tahap pelimpahan berkas perkara. Itu artinya, besar kemungkinan sidang perdana akan dilaksanakan pekan depan. “Minggu depan kemungkinan mulai sidang,” tuturnya.

Hendra menerangkan, dalam dakwaan yang telah disusun, JPU mendakwa kedua tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Haisar dan Rifai juga didakwa dengan dakwaan subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua terdakwa terancam hukuman penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup serta denda minimal Rp50 juta dan Rp200 juta. “Untuk dakwaan uang pengganti kerugian keuangan negara, memang tidak didakwakan ke dua tersangka ini karena yang menikmati uang adalah tersangka SH (Sohibul Hidayat) yang masih buron atau DPO,” tutur Hendra.

Sohibul Hidayat yang merupakan Direktur Utama PT Tidar Sejahtera itu tak diketahui keberadaannya setelah ia tidak memenuhi 3 kali pemanggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik Kejari Kota Cirebon. Sohibul telah dicekal keluar negeri dan kini masih dalam pengejaran petugas gabungan dari kejaksaan, polisi, dan lainnya. Sohibul diduga kuat menjadi pelaku utama hingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2,3 miliar.

Hendra menegaskan, meski keberadaan Sohibul tidak diketahui, pihaknya tetap melaksanakan persidangan sebagaimana mestinya. Jika pada waktu yang ditentukan Sohibul tak juga menyerahkan diri atau tertangkap, maka kejaksaan akan meminta majelis untuk membacakan keterangan Sohibul yang telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Lebih jauh Hendra menegaskanya perbuatan Sohibul yang lari dari proses hukum tidak akan mempengaruhi proses di kejaksaan maupun pengadilan. Justru hal itu hanya merugikan Sohibil sendiri. Sebab, melarikan diri akan menjadi salah satu poin yang memberatkan hukuman bagi tersangka. (day)

Berita Terkait