Pejabat Majalengka Terjerat Narkoba Terancam Sanksi Berat

Narkoba
Kapolres Majalengka AKBP Mariyono melakukan ekspose terkait kasus penyalahgunaan narkotika termasuk yang dilakukan seorang ASN di lingkungan Pemkab Majalengka.FOTO:ANWAR BAEHAQI/RADAR MAJALENGKA

MAJALENGKA-Penangkapan salah seorang ASN berinisial ATH (47) oleh Tim Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapat respons pejabat di lingkungan Pemkab Majalengka.

Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd menyerahkan kepada proses hukum kepada anak buahnya yang terjerat kasus narkoba. Meski demikian, Bupati Karna akan menindaklanjuti terkait langkah yang akan diambil kepada tersangka setelah ada ketetapan hukum.

Bupati menerangkan, posisi ASN Pemkab saat ini akan dicutikan terlebih dahulu supaya dapat konsentrasi menghadapi masalahnya. Terhadap ASN tersebut, kata Karna, sanksi akan menanti manakala pengadilan telah melakukan vonis. Sebab, kasusnya merupakan penyalahgunaan narkotika yang juga terbukti bersalah masuk dalam ketegori berat.

“Sebagai bupati akan saya tindaklanjuti setelah terbukti bersalah oleh putusan pengadilan. Saya harus mengikuti mekanisme. Apakah pemberhentian sementara atau diberhentikan. Tergantung hukumannya, yang jelas semuanya ada aturanya,” ujar Karna kepada wartawan, Senin (13/1).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Drs H Ahmad Sodikin MM juga mendukung pemberian hukuman yang tegas dari segi kedinasan terhadap ASN tersebut setelah adanya putusan bersalah dari pengadilan. Apalagi, lanjut Sodikin, jika dilihat dari jenis kasusnya penyalahgunaan narkotika sehingga harus bisa memberi efek jera dan jadi contoh bagi semua ASN lainnya.

“Prinsip pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ada mekanismenya. Apalagi pelanggaranya tertangkap akibat penggunaan narkoba. Ini harus diproses hukum, dan memang bila terbukti (bersalah) saya setuju dihukum sesuai aturan,” tegas Sodikin.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyebutkan, tersangka (ATH) yang merupakan warga Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong, saat ini tidak lagi berstatus sebagai pejabat struktural di Pemkab Majalengka.

Sekretaris BKPSDM Aja Suteja SSos menjelaskan, ATH tidak lagi berstatus sebagai pejabat eselon IV (Lurah Simpeureum) per 31 Desember 2019, sebab telah dipindahtugaskan menjadi pelaksana (staf fungsional) di Inspektorat.

“Sejak 31 Desember 2019 sudah dipindahtugaskan ke Inspektorat jadi pelaksana, bukan lagi pimpinan di unit kerjanya yang dulu (kelurahan). Pemindahanya, saya kurang hafal apa penyebabnya, karena saya sendiri baru ke sini (BKPSDM) per 31 Desember,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Pipih Ratna Supinah MSi menambahkan, untuk penerapan kasus terhadap ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, jika terbukti penyalahgunaan narkoba dan divonis bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman di atas 2 tahun, maka hukumanya diberhentikan dengan tidak hormat.

“Kalau divonis bersalah pengadilan dan hukumanya di atas 2 tahun bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Tapi, walaupun nanti divonisnya di bawah 2 tahun, tetap dikenakan sanksi berat karena kasusnya narkoba. Bisa penurunan pangkat, pemberhentian dari jabatanya, dan sebagainya,” imbuhnya. (azs)

Berita Terkait