PDIP Bersikukuh Tak Serahkan Nama Anggota Masuk AKD

KETUA-FRAKSI-PDIP-MUSTOFA
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa. FOTO: OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

KISRUH internal DPRD Kabupaten Cirebon belum rampung. Pemantiknya, di pusaran legalitas aturan melalui tahapan normatif. Bukan di porsi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bagi fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa menyampaikan, penempatan anggota fraksi di setiap AKD adalah hak dari anggota DPRD. Sementara, ada dua fraksi yang haknya belum terpenuhi dengan usulan nama-nama yang ditempatkan di alat kelengkapan.

“Kita di PDIP karena belum ada instruksi hasil rapat penempatan alat kelengkapan, mana mungkin kita menyerahkan. Begitu juga dengan fraksi Partai Gerindra,” kata pria yang akrab disapa Jimus itu kepada Radar Cirebon, Selasa (22/10).

Menurutnya, meskipun DPRD tetap melanjutkan rapat paripurna dalam pembentukan AKD adalah hak dalam pelaksanaan. Sebab, rapat itu bagian dari kinerja DPRD. Sebetulnya, PDIP tidak mempermasalahkan legalitas rapatnya.

“Yang kita inginkan adalah dipadukannya pemahaman tahapan normatifnya. Terlebih lagi, acuan ke depan DPRD itu menggunakan tatib. Jadi apa salahnya menunggu rapat tatib itu disahkan? Kemudian, baru membahas AKD,” jelasnya.

Baca: 

PDIP Belum Menyerah, Gencarkan Lobi-lobi Masih Berharap Dapat Jatah AKD

Terpaksa Menunggu Paling Lambat 2,5 Tahun

Gagal Rebut AKD, Kursi Aan Dicopot

Internal DPRD Kabupaten Cirebon Gaduh, Perseteruan Dua Kubu Koalisi Berlanjut

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menyampaikan, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dinyatakan sah oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga, tidak perlu ada lagi perubahan.

“Kami menghormati situasi politik di parlemen. Dan itu adalah konsekuensi pilihan politik. Meski demikian, kami tetap menunggu nama-nama anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra untuk dimasukkan ke dalam AKD,” ujar Luthfi kepada Radar Cirebon, Selasa (22/10).

Meski demikian, kata Luthfi, tetap ingin melanjutkan proses yang harus dilakukan di parlemen, salah satunya membentuk pansus tatib. “Hari ini, (kemarin, red) kita sudah bentuk pansus. Dan tidak ada nama dari fraksi PDIP dan Gerindra. Karena belum menyetorkan nama. Tapi, pansus tetap berjalan. Karena sudah diparipurnakan dan memenuhi quorum,” tuturnya.

Terpisah, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Rudiana mengaku tidak akan menyerahkan nama-nama fraksi PDIP di DPRD, selagi tahapan normatifnya secara legalitas belum ditempuh. “Benahi dulu itu. Baru kita serahkan nama-nama anggota DPRD melalui fraksi PDI Perjuangan,” singkatnya. (sam)

Berita Terkait