PDIP Belum Menyerah, Gencarkan Lobi-lobi Masih Berharap Dapat Jatah AKD

Imron Rosyadi
Imron Rosyadi. Foto: Dok. radarcirebon.com

CIREBON– Bupati Cirebon Drs H Imron Rosyadi MAg masih terus berupaya agar PDIP bisa mendapatkan jatah posisi di Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Imron berharap, tidak ada sikut-menyikut antar fraksi di DPRD dalam memperebutkan posisi di AKD.

Saat ini, lnjutnya, masih ada waktu bagi partainya untuk bisa mendapatkan posisi di AKD. Karena struktur AKD belum disahkan. “Kita ini sama-sama bertujuan untuk membangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Ya, jangan saling sikut-menyikut. Kita harus bersama-sama,” tegasnya, kemarin (21/10).

Senada, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia kepada Radar Cirebon mengaku belum menyerah dan masih berupaya untuk mendapatkan posisi dalam AKD. Sejumlah langkah untuk bisa mendapatkan posisi dalam AKD. Yakni, dengan mengubah struktur Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Cirebon. “Pak Aan sudah mundur dari ketua fraksi. Dan kita ubah seluruh struktur fraksi kita. Sehingga, dengan berubahnya struktur fraksi, diharapkan kita bisa dapatkan posisi di AKD,” tuturnya.

Sophi sangat yakin, dengan H Mustofa sebagai ketua fraksi pengganti Aan, akan mampu kembali mendapatkan posisi AKD. “Insya Allah dengan Jimus sebagai ketua fraksi, akan bisa mendapatkan posisi AKD bagi fraksi kami di DPRD Kabupaten Cirebon,” harapnya.

Pihaknya memastikan Fraksi PDIP yang kini dikomandoi oleh H Mustofa akan langsung tancap gas melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan posisi di AKD. “Mungkin sebentar lagi dalam waktu dekat Jimus akan melakukan rilis kepada teman-teman media terkait perkembangan terkini di fraksi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi MSi menegaskan, kesempatan untuk fraksi PDIP dan Gerindra di AKD sudah tertutup. Sebab, sudah diparipurnakan. Meski demikian, pihaknya tetap menunggu usulan dari kedua fraksi tersebut untuk menyetorkan nama-nama fraksinya kemudian dimasukan ke dalam AKD. “Peluangnya sudah tertutup. Sudah tidak bisa diubah, karena sudah diparipurnakan pada Senin (14/10) malam pasca pelantikan pimpinan definitif,” ucapnya.

Politisi PKB itu menjelaskan, perubahan AKD bisa dilakukan setelah sidang pertama tahun berikutnya (2020, red). Artinya, untuk merevisi AKD di tahun ini agak susah. Sebab, berdasarkan tata aturan beracaranya memang seperti itu. “Kemungkinan tahun depan, itu pun paling cepat. Tapi, kalau di tatib sendiri pergantian AKD itu paling lambat 2,5 tahun,” terangnya.

Dia berharap, ada titik kompromi yang baik atas nama kepentingan masyarakat untuk komposisi AKD, sehingga lembaga ini (DPRD, red) bisa solid dan bekerja dalam frekuensi yang sama. “Prinsip kita adalah bareng-bareng membangun Cirebon, bukan atas kepentingan,” katanya. (den)

Berita Terkait