Muhidin: 7 Desa Rawan Pangan Dapat 52 Ton Beras

via- Muhidin (3)

CIREBON – Sebanyak tujuh desa rawan pangan di Kabupaten Cirebon bakal menerima bantuan berupa beras premium pada hari ini, Selasa (10/12). Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, H Muhidin SP MM menyampaikan, tujuh desa itu dipilih karena masuk desa rawan pangan. Di antaranya desa yang hasil pertaniannya kurang produktif atau gagal panen karena cuaca.

Sebetulnya, kata Muhidin, ada 23 desa rawan pangan yang menjadi prioritas penerima bantuan. Dari 23 desa tersebut, 10 desa telah menerima bantuan pada tahun 2017, enam desa tahun 2018 dan tujuh desa (sisanya) di tahun 2019. “Ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada masyarakat,” ujarnya kepada Radar Cirebon, Senin (9/12).

Ke tujuh desa tersebut ialah Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang, Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran, Desa Pakusamben Kecamatan Babakan, Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Kemlaka Gede Kecamatan Tengahtani, Desa Pangenan Kecamatan Pangenan dan Desa Astana Kecamatan Gunungjati.

“Ke tujuh desa ini akan menerima bantuan intervensi cadangan pangan dari APBD Kabupaten Cirebon tahun 2019. Tahun ini, ketujuh desa rawan pangan akan dituntaskan dengan berbagai program,” kata Muhidin.

Lebih lanjut, ada 52 ton beras premium yang akan dibagikan kepada 2.600 KK (kepala kelurga) di tujuh desa rawan pangan. “Satu KK mendapatkan 20 kg beras,” ujar Muhidin.

Menurutnya, sebelum diberikan bantuan beras ini, pihaknya telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Nantinya, lahan-lahan tersebut bisa digunakan sebagai tempat menanam holtikultura ataupun untuk ternak.

Sebagai wujud keseriusan dari penyuluhan itu, lanjut dia, Dinas Ketahanan Pangan sendiri juga sudah menyediakan bantuan bibit holtikultura untuk diberikan kepada warga. Langkah tersebut sebagai bantuan jangka panjang.

“Setiap desa itu sudah kita kenalkan kegiatan KRPL (Kelompok Rumah Pangan Lestari) yang nantinya memberikan pemahaman lebih dalam terkait pemanfaatan pekarangan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Ketersediaan dan Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, Dedi Supardi menambahkan, untuk menuntaskan desa rawan pangan tersebut, ada sejumlah intervensi dengan instansi atau SKPD terkait.

Yakni dengan memberikan bantuan terhadap kelompok-kelompok yang ada di wilayah tersebut (desa rawan pangan), baik melalui program dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemprov Jabar ataupun Pemerintah Pusat. Dari mulai intervensi kawasasan mandiri pangan (KMP), kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM).

“Setiap program yang digulirkan, tentu akan dievaluasi dari tingkat keberhasilannya, manfaatnya dan beberapa indikator lain yang digunakan untuk mengetahui seberapa berhasil program tersebut dilaksanakan,” katanya.

Di Kabupaten Cirebon, tambahnya, ada beberapa bahan pokok pangan yang masih impor lokal. “Kita surplus hanya beras, gula pasir dan bawang merah. Sedangkan yang masih impor lokal ialah daging sapi, telur ayam dan lainnya. Makanya, agar pengentasan rawan pangan ini berhasil harus ada intevensi dan koordinasi dengan intansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan lain-lain,” pungkasnya. (via)

 

Berita Terkait