Mendikbud Ubah Kuota PPDB

PPDB
ILUSTRASI

JAKARTA-Kemendikbud juga mengubah komposisi kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi pada 2020. Jika sebelumnya jalur prestasi hanya 15 persen, untuk tahun depan kuotanya ditambah menjadi maksimal 30 persen.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan akan ada perubahan persentase siswa berdasarkan zonasi dan prestasi. Dengan demikian, sistem zonasi bisa diterapkan lebih fleksibel guna mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. “Jadi arahan kebijakan ke depannya adalah sedikit kelonggaran kita berikan di zonasi. Tadinya prestasi 15% sekarang 30%,” kata Nadiem, Rabu (11/12)

Nadiem menuturkan, bahwa perubahan ini sebagai upaya untuk mencapai pemerataan sekaligus juga memenuhi aspirasi orang tua yang ingin anak-anak berprestasi bisa mendapatkan pilihan sekolah yang diinginkan. “Jadi bagi orang tua semangat mendorong anaknya untuk mendapatkan angka dan prestasi yang baik. Ini menjadi kesempatan untuk mereka mencapai sekolah yang mereka inginkan,” tuturnya.

Nadiem menjelaskan, untuk pembagian 70 persen kuota sisanya tetap mengikuti tiga kriteria. Yaitu minimum zonasi adalah 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur afirmasi untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jalur perpindahan 5%. Nadiem juga menyinggung soal pemerataan guru.

Menurutnya, memeratakan siswa tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal yang akan lebih berpengaruh adalah pemerataan guru. “Pemerataan kualitas guru akan berdampak lebih besar. Oleh sebab itu, kami akan mendorong kepala dinas untuk terus melakukan evaluasi paling tidak dari jumlah kuantitas guru,” terangnya.

Terlebih lagi, kata Nadiem, apabila ada guru-guru yang berkumpul di satu sekolah, maka perlu dilakukan distribusi yang adil bagi sekolah yang membutuhkan. “Jadi mohon ini jadi prioritas nomor satu untuk sekolah yang kekurangan guru. Untuk sekolah kekurangan guru dilakukan distribusi yang baik,” katanya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi keputusan Mendikbud Nadiem Makarim soal sistem zonasi. “Satu hal yang sangat bertentangan dengan Pancasila adalah adanya kastanisasi sekolah. Oleh sebab itu, kebijakan zonasi sangat penting untuk menghilangkan kastanisasi tersebut,” tuturnya. (der/fin)

Berita Terkait