Mendagri Setuju Pakai E-Voting,KPU Sepakat Pilkada Langsung Dievaluasi

PILKADA
Ilustrasi.

JAKARTA-Wacana evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung terus mencuat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan siap mencari solusi untuk menuntaskan masalah. Hanya saja, lembaga yang melakukan kajian evaluasi jangan dijadikan dasar untuk mengubah ke Pilkada tidak langsung.

Sementara Kemendagri mengusulkan ada e-voting. Sehingga pemilihan tidak perlu menggunakan surat suara. Lembaga penyelenggara pemilu juga mengaku setuju untuk melakukan evaluasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa, yang perlu dievaluasi adalah letak kekurangan dari pelaksanaan pilkada langsung.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik berharap sistem pemilihan kepala daerah tetap secara langsung. Alasannya, pilkada langsung itu mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. “Sistem pemilihan langsung patut dipertahankan tidak ada urgensi kalau menurut saya tidak ada urgensi mengubahnya,” kata Evi di Jakarta, Selasa (26/11).

Namun, dia mendukung wacana pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung. “Kalau mau lakukan evaluasi misalnya melihat dimana letak kekurangan. Sehingga muncul apa yang dipersoalkan,” imbuhnya. Namun, Evi menegaskan KPU adalah pelaksana Undang-undang. Di sisi penyelenggara pihaknya terus ingin melakukan perbaikan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, jika publik sepakat Pilkada langsung tetap dilaksanakan, maka Pilkada langsung tetap ada. “Kalau Pilkada langsung disepakati publik dan semuanya setuju bagus, kenapa tidak,” kata Tito.

Menurutnya, pemerintah siap mencari solusi untuk menuntaskan masalah dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Salah satunya, lewat penggunaan surat suara elektronik. “Kalau ada dampak negatifnya kita carikan solusi. Misal besarnya anggaran pemerintah untuk mobilisasi pilkada langsung, bisa dengan e-voting. Voting menggunakan elektronik, nggak perlu surat suara,” tuturnya.

Saat ini, dirinya sedang membangun komunikasi dengan akademisi terkait sistem Pilkada yang ada saat ini. Menurutnya, fokus pemerintah adalah mengurangi dampak negatif pelaksanaan Pilkada langsung.

“Saya membangun hubungan teman-teman akademisi dan bimtek untuk meminta pandangan-pandangan tentang sistem pemilihan yang ada Pilkada. Intinya mengurangi dampak negatifnya. Sehingga kita mengharapkan Pilkada demokratis dan berkualitas,” papar mantan Kapolri ini.

Ia mengingatkan, pemerintah daerah untuk bersiap menyelenggarakan Pilkada 2020. Tito mendorong pemerintah daerah menyiapkan segala keperluan Pilkada 2020.

“Prinsip dari Kemendagri mendorong. Karena ini pilkada, anggarannya dari daerah APBD. Dari provinsi, kabupaten, kota karena sudah saya sampaikan untuk dianggarakan. Yang di provinsi kalau menganggarkan tolong dianggarkan. Untuk menganggarkan itu, koordinasi dengan KPUD masing-masing, Bawaslu dan pengamanan semua harus dikoordinasikan. Kebutuhan berapa, habis itu di-review kemampuan dari daerah,” pungkasnya. (khf/fin/rh)

Berita Terkait