Masyarakat dan Mahasiswa Diajak Awasi Pilkada 2020

BAWASLU
Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN

JAKARTA – Pengawasan partisipatif merupakan program utama Bawaslu. Hanya saja, pengawasan partisipatif yang diharapkan tidak hanya sekadar ikut saat ada pemilihan. Tapi kesadaran dalam berpartisipasi dan rasa memiliki terhadap seluruh proses pemilihan.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, peran dari fungsi partisipatif itu bukan sekadar ikut-ikutan. Tetapi harus tahu betul apa yang harus dilakukan. Ia mengakui, pentingnya pengawasan partisipatif. Tujuan dari pengawasan partisipatif untuk menjadikan pemilu berintegritas

Alasannya, walaupun Bawaslu telah ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, hingga pengawasn di TPS. Namun tidak akan mampu melakukan fungsi pengawasan sendiri tanpa dibantu masyarakat.

“Kita pernah dalam masa dimana sebelum pemilu, telah diketahui siapa yang akan menjadi presiden. Kita pernah dalam masa sebelum pemilu, siapa partai politik yang menjadi pemenang. Semua sadar bukan pemilu seperti itu yang inginkan. Kita menginginkan pemilihan proses yang berintegritas dan itu dibutuhkan partisipasi dari semua pihak,” kata Fritz di Jakarta, Sabtu (5/10).

Dia menambahkan, pengawasan partisipatif memiliki peran mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Sebab, masyarakat paham seperti apa prosesnya dari pemilu itu sendiri. Sementara itu, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengharapkan mahasiswa sebagai rakyat terdidik punya kontribusi dan peran penting dalam demokrasi kepemiluan.

Sehingga, membantu jalannya proses pemilihan berjalan baik hingga menghasilkan pemimpin yang baik. “Dengan cara diantaranya berkontribusi dengan penyelenggara pemilu. Salah satunya Bawaslu dalam melakukan pengawasan jelang Pilkada 2020,” tuturnya.

Kampus dengan Bawaslu bisa berkontribusi dalam melakukan pengawasan pada saat tahapan pilkada sudah berjalan. Terhadap potensi-potensi dan masalah yang akan muncul dalam Pilkada 2020. Afif juga menegaskan, pemilu dibaratkan selayaknya pertandingan sepak bola. Bawaslu diposisikan sebagai wasit yang mana jika semua pelanggaran pemilu dibawa ke pengadilan, maka tidak akan selesai dalam waktu yang cepat.

“Bawaslu mempunyai kewenangan pencegahan untuk memetakan potensi-potensi pelanggaran yang muncul dalam tahapan Pilkada 2020 nanti. Mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu dalam masa kampanye,” tandasnya. (khf/fin/rh)

Berita Terkait