Mahasiswa Ciayumajakuning Sesalkan Sikap DPRD Cirebon

CIREBON-Meskipun telah menyuarakan aspirasinya, ribuan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning justru mengeluarkan mosi tidak percaya pada DPRD Kota Cirebon, DPR RI hingga Pemerintah.

Seperti diketahui, ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (23/9). Mereka menuntut pencabutan UU KPK yang baru dan menolak RUU KUHP serta menangkap dan mengadili koruptor di indonesia.

Saat itu, mereka diterima oleh Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati.
Affiati mengatakan pihaknya bersama dengan para anggota lain sepakat untuk menandatangani penolakan revisi UU KPK yang disodorkan mahasiswa. “Karena revisi UU KPK banyak yang tidak sesuai, maka kami dukung aspirasi mahasiswa,” demikian kata Affiati.

Kendati begitu, Koordinator Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning, M. Sulthoni mengatakan pihaknya merasa tidak puas. Dirinya menilai saat itu DPRD terlalu berbelit belit dan berbohong.

“Kita tidak puas, sebab DPRD mengaku belum dilantik. Padahal, mereka sudah dilantik. Yang kemudian, dari kebohongannya DPRD itu, berbelit untuk memberikan stempel hitam di atas putih perihal sikap bersama untuk menolak RUU KPK dan RKUHP,” Kata Sulthoni.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti sikap DPRD yang menurut mereka tidak benar benar menolak. sebab Affiati melontarkan pernyataan kalau kesepakatan yang dibuat dengan mahasiswa terkait dengan penolakan UU KPK yang baru disahkan dan RUU KUHP dilakukan atas dasar desakan. “Dengan kata lain, kesepakatannya atas dasar desakan, bukan dari nurani mereka sendiri,” katanya.

Maka dari itu pihaknya berencana untuk melakukan konsolidasi dengan para Mahasiswa, BEM Kampus, Organisasi Mahasiswa se Cirebon Raya untuk menyikapi bahasan Rapat paripurna yang bermasalah. Kemungkinan pihaknya juga akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti.

“RUU yang kami inginkan, tidak kunjung diselesaikan. Seperti RUU-PKS, RUU Masyarakat Adat, RUU data Pribadi dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Malah, RUU yang tidak berpihak pada rakyat, yang disahkan,” katanya. (awr)

Berita Terkait